Anggota DPR Minta Wartawan Masuk Dalam Jaring Pengaman Sosial

- 21 April 2020, 14:19 WIB
ILUSTRASI wartawan, jurnalis, pers, insan pers.*
ILUSTRASI wartawan, jurnalis, pers, insan pers.* /PIXABAY/

BANDUNG,(PRFM) - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mendukung usulan Dewan Pers yang meminta wartawan dimasukkan sebagai kelompok masyarakat yang mendapat fasilitas Jaring Pengaman Sosial dan Alat Pelindung Diri (APD) dalam melaksanakan tugasnya.

Hal ini penting mengingat wartawan berperan aktif dalam menyampaikan informasi kepada publik, khususnya berita-berita mengenai pandemi virus corona (Covid-19).

“Bersama komponen lainnya, wartawan juga adalah garda terdepan dalam upaya memerangi Covid-19,” ungkap Hasanuddin dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR RI dengan jajaran Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang digelar secara virtual, Senin (20/4/2020) kemarin.

Baca Juga: Presiden Jokowi Beri 4 Arahan Soal Antisipasi Kebutuhan Pokok Saat Pandemi Corona

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu juga menambahkan, dengan tugas wartawan yang terjun langsung ke lapangan, maka mereka sangat rentan dan berisiko tinggi terpapar virus corona (Covid-19).

Karenanya, ia meminta Pemerintah memberikan bantuan perawatan kepada wartawan yang telah terpapar Covid-19.

Selain menyoroti fungsi wartawan, legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat IX itu juga meminta KPI untuk bisa mengajak perusahaan pers, khususnya media televisi agar aktif mensosialisikan berbagai bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat terutama mereka yang terdampak Covid-19.

Hal ini penting agar masyarakat memiliki informasi dan merasa negara hadir ditengah-tengah masyarakat.

Baca Juga: Polsek Margaasih Bagikan 300 Paket Nasi dan Sembako Bagi Warga Terdampak Corona

Sebelumnya Dewan Pers meminta kepada Pemerintah agar memasukkan wartawan dalam kelompok yang mendapat Fasilitas Pengaman Sosial, khususnya wartawan yang sudah terverifikasi.

Dewan Pers juga mengusulkan kepada Pemerintah agar memberi stimulus pada perusahaan pers berupa keringanan pajak dan subsidi pembelian bahan baku (kertas) akibat harga dollar AS yang memicu naiknya harga kertas.***

Editor: Rifki Abdul Fahmi

Sumber: DPR


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah