Network
BANDUNG,(PRFM) – Pemerintah telah memastikan perusahaan pers di Indonesia akan mendapatkan insentif pajak untuk keberlangsungan industri media yang terdampak pandemi Covid-19.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid dalam rapat Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR dengan KPI dan Dewan Pers secara virtual, Senin (20/4/2020).
"Kami koordinasi akhir pada Jumat (17/4/2020) dalam Rapat Terbatas Menko Perekonomian bersama Menteri Keuangan, diputuskan bahwa perusahaan pers mendapatkan insentif," kata dia seperti dilansir dari Antara.
Baca Juga: Wakil Wali Kota Bogor Kabarkan Kondisi Terbaru Bima Arya
Saat ini kata dia pemberitan insentif itu dalam tahap finalisasi karena semua perusahaan pers tidak sama. Namun intinya perusahaan pers akan dibantu pajaknya oleh pemerintah.
Meutya mengatakan di saat pandemi Covid-19 merupakan masa yang sulit bagi masyarakat termasuk perusahaan pers di Indonesia. Komisi I DPR sudah berkoordinasi dengan Dewan Pers agar perusahaan pers memperoleh insentif dari pemerintah.
"Karena perusahaan pers di pusat dan di daerah mengalami kesulitan secara ekonomi seperti perawatan produksi dan (gaji) karyawan," ujarnya.
Baca Juga: Update Covid-19 di Indonesia: Pasien Sembuh Jadi 747, Pertambahan Kasus Baru Menurun
Dalam RDP itu dia juga meminta kepada Dewan Pers agar pemberitaan terkait pandemi Covid-19 lebih banyak menampilkan membangun semangat dan jiwa positif dan solidaritas kebersamaan.
Menurut dia, kritik masyarakat memang harus ada namun ada hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam masa pandemi ini yaitu solidaritas untuk bersama-sama mengatasi Covid-19.
RDP Komisi I DPR bersama KPI dan Dewan Pers tersebut berlangsung secara virtual dengan dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Bambang Kristiono, dan dihadiri para anggota Komisi I DPR.
Baca Juga: Evaluasi PSBB, Kota Bogor Terapkan Sistem KPI
RDP tersebut juga dihadiri Ketua KPI, Agung Suprio, bersama anggota KPI, dan Ketua Dewan Pers, M Nuh, serta anggota lain Dewan Pers.***
