Network
BANDUNG, (PRFM) – Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Kaka Suminta menyangsikan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak bakal berjalan pada 9 Desember 2020. Menurutnya, kualitas sebuah keputusan atau program ditentukan oleh beberapa aspek, salah satunya siapa yang menjadi perwakilan dalam pengambilan keputusan tersebut.
Sebelumnya Pemerintah dan Komisi II DPR RI resmi menyetujui pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 akan digelar pada 9 Desember 2020 dari yang semula diselenggarakan 23 September 2020. Keputusan ini akibat adanya pandemi virus Corona (Covid-19) di Indonesia.
Meskipun dihadiri oleh Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), KPU dan Bawaslu serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), namun Kaka menyebut pihaknya tidak melihat bagian yang penting lain yakni, akademisi ataupun Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
Baca Juga: DPR: Dana Calon Jemaah Haji Tidak Digunakan Untuk Penanganan Covid-19
Dengan demikian, hal itu membuat adanya kekosongan yang mendasar dari pengambilan keputusan itu. Terlebih, kekosongan itu membuat adanya kualitas yang terabaikan.
“Tidak ada akademisi atau siapapun yang memiliki kualitas dan bidang seperti dari pandemologi teman-teman yang menangani covid sendiri gugus atau siapapun yang mewakili. Sehingga saya mellihat kualitas perencanannya atau pemodelannya ada kekosongan yang mendasar,” ungkapnya saat on air di Radio PRFM 107,5 News Channel, Jumat (17/4/2020).
Di samping itu, ia menyebut keputusan ini pun berbau politis ekonomis dan mengesampingkan faktor sosial kemasyarakatan. Pasalnya, Kaka menilai ada pesan terselubung yang ditujukan pada masyarakat bahwa kita baik-baik saja saat ini.
Baca Juga: Gandeng Ojek, PKB Bagikan Sembako dan Lakukan Penyemprotan Disinfektan di Solokan Jeruk
Padahal, ada instrumen lain seperti sektor informal yang merasakan dampak dan tekanan sosial ekonomi yang mulai berasa. Berdeda dengan tingkat elit, lanjut Kaka, yang merasa tidak terpapar.
