Network
BANDUNG,(PRFM) - Ahli Kesehatan Masyarakat dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Padjajaran (Unpad) Dr. Deni Sunjaya mengatakan, jangan sampai upaya memutus mata rantai penularan COVID-19 menjadi blunder. Masing-masing kepala daerah harus kompak untuk melakukan langkah pencegahan tersebut.
Menurut Deni, jangan sampai terjadi lagi eksodus dari ibukota ke daerah asal. Karena, jika hal itu terjadi, maka penyebaran COVID-19 akan makin luas.
"Ini jadi masalah ketika kepala daerah masing-masing tidak kompak, dan terjadilah seperti sekarang (eksodus)," kata Deni saat On Air di Radio PRFM 107.5 News Channel, Senin (30/3/2020).
Baca Juga: Bantu Penanganan COVID-19, Gaji Gubernur, Wagub dan ASN Pemprov Jabar Dipotong
Upaya memutus mata rantai penyebaran corona bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti social distancing, physical distancing, dan karantina wilayah. Untuk karantina wilayah kata Deni harus dilihat dari kasus per kasus.
"Karantina wilayah harus dilihat kasus per kasus, tidak hanya sendiri, tapi bagaimana social distancing dan physical distancing disampakan kepada masyarakat dengan baik," kata Deni.
Sementara itu ia mendukung jika kota dan kabupaten melakukan karantina wilayah parsial (kwp), dengan batas maksimal yakni satu kecamatan. Namun, ukuran karantina wilayah parsial tersebut harus diperhitungkan.
Baca Juga: Petugas Gabungan Lakukan Sterilisasi di Wilayah Perbatasan Sukabumi, Antisipasi COVID-19
"Kalau di satu kecamatan, sebesar apa magnitudonya (ukurannya), sebesar apa masalahnya, harus ada perhitungan dari bupati atau walikota," kata dia.
Lebih lajut ia menuturkan, opsi karantina wilayah harus dipertimbangkan secara matang. Pemerintah harus memikirkan dampak yang ditimbulkan jika karantina wilayah diberlakukan.
"Pikirkan dampak sosial ekonomi dan psikologi," kata dia.***
