Network
Alasan kedua adalan jika AN tujuannya untuk memotret kualitas pendidikan di Indonesia, ia menyebut pemerintah sudah memiliki data itu.
Ketiga, survei lingkungan belajar dalam AN hanya mengambil tiga indikator, padahal pemerintah sudah punya indikator yang lebih banyak yaitu Sistem Pendidikan Nasional (SPN) yang punya 8 indikator.
Keempat, P2G berharap pemerintah lebih baik mengalokasikan dana AN tersebut dialihkan ke kebutuhan dasar pendidikan seperti kebutuhan kuota gratis dan fasilitas lainnya mengingat sekarang dalam kondisi kesusahan.
Baca Juga: Ini 5 Fakta Seputar Asesmen Nasional yang Menggantikan UN 2021
"Semua merasakan kesulitan, oleh itu AN dananya diarahkan untuk kebutuhan mendasar, misalnya kuota, fasilitas, jangan dulu AN dulu," paparnya.
Alasan kelima adalah data siswa yang akan mengikuti AN sudah bocor ke pihak sekolah. Menurut P2G jika sekolah tahu siswa mana yang akan dipantau lewat AN, maka bisa dipastikan siswa tersebut akan digenjotagar mereka terus-terusan belajar, sedangkan dengan PJJ saja mereka sudah terbebani, apalagi lebih dari itu.
"Kami dapat laporan bahwa beberapa sekolah yang untuk melaksanakan AN ini menerima daftar siswa mereka yang ikut AN, artinya kalau sekolah tau siapa saja anak ini yg akan diasesmen, kita sama-sama tahu berarti anak-anak itu calon digenjot supaya mereka belajar terus, sekarang PJJ saja udah jadi beban, apalagi mereka di-drill," katanya.
"Kenapa ini bisa lebih berat dari UN, karena yang di-drill hanya beberapa anak saja, mereka menanggung satu angkatan, satu daerah," pungkasnya.***
