Network
PRFMNEWS - Penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat dinilai sejumlah pihak belum optimal. Bahkan dampak dari PPKM Darurat ini mulai dirasakan oleh warga.
Salah satu dampak yang sering ditemui adalah banyaknya warga yang melanggar aturan PPKM Darurat. Tak jarang warga pelanggar PPKM Darurat lebih memilih dipenjara ketimbang membayar sanksi denda.
Menurut Sosiolog dari Universitas Padjajaran, Ari Ganjar fenomena banyaknya warga memilih dipenjara daripada membayar sanksi denda, merupakan sebuah perlawanan atau pembangkangan secara simbolik.
Baca Juga: Idul Adha, Pemerintah Meniadakan Salat Berjamaah di Masjid untuk Wilayah PPKM Darurat
Pasalnya kini kondisi ekonomi warga sangat terdesak dengan berbagai keputusan selama PPKM Darurat ini.
"Kita lihat juga warga yang milih dipenjara tidak punya pilihan lain dan tidak punya apa-apa untuk membayar denda. Dengan beban besar akhirnya sebagian masyarakat mengekspresikan bentuk perlawanan meskipun perlawanannya bukan kekerasan tapi perlawanan simbolik," katanya saat on air di Radio PRFM, Sabtu 17 Juli 2021.
Baca Juga: Viral Video Pedagang Es Tebu Menangis Haru Usai Dagangannya Ditawar Lebih Tinggi
"Masyarakat sudah terdesak dan frustasi tidak bisa mencari nafkah dan kebutuhan tidak bisa ditunda," lanjutnya.
Baca Juga: 3 Kecamatan Ini Terdapat Jumlah Kasus Positif Aktif Covid-19 Terbanyak di Kota Bandung
Jika fenomena ini terus dibiarkan lanjut Ari, pemerintah sendiri akan repot sendiri. Sebab penjara bukanlah solusi untuk diberikan kepada pelanggar PPKM Darurat.
"Kalau dipenjara ia dapat catatan buruk. Di penjara riskan tertular wabah dan banyak dampak negatif. Yang repot pemerintah itu sendiri," jelasnya.
Oleh karenanya Ari meminta pemerintah kembali mengkaji kebijakan PPKM Darurat ini. Terlebih berkaitan dengan sanksi pelanggar.
Baca Juga: Viral ! Pria Tunanetra Ini Didenda Rp50 Ribu Karena Pakai Masker di Bawah Hidung
"Pemeritnah perlu mengevaluasi kebijakan PPKM ini. Apakah sanksi denda ini tepat diterapkan ke masyarakat tingkat menengah bawah yang mereka sudah terjepit kondisi ekonomi," tukasnya.***
