Network
PRFMNEWS - DPR RI merespons deklarasi kemerdekaan yang diserukan oleh Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat atau The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang dipimpin oleh Benny Wenda.
Benny Wenda saat ini mengklaim sebagai Presiden sementara West Papua, menyangkut Provinsi Papua dan Papua Barat dalam pengumuman tertulis pada 1 Desember 2020 sekaligus menandakan Hari Proklamasi West Papua.
Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin mendesak pemerintah Indonesia segara mengambil langkah tegas terkait klaim pendeklarasian pemerintahan sementara Papua Barat.
Baca Juga: Emil Harap Paguyuban Pasundan di Papua Jadi Simbol Persaudaraan Jabar-Papua
Baca Juga: Jokowi Anugerahi Enam Tokoh Ini Sebagai Pahlawan Nasional, Salahsatunya dari Papua
"Saya mendesak agar Pemerintah segera mengambil langkah-langkah agar provokasi tanpa dasar oleh kelompok ULMWP tidak menjadi liar dalam isu sosial bermasyarakat. Pemerintahan Otonomi Khusus Papua Barat juga di pandang perlu tegas dalam menyikapi isu ini," kata Azis di Jakarta, Rabu 2 Desember 2020 dikutip dari ANTARA.
Ia juga menilai klaim kemerdekaan Papua Barat tersebut tidak memiliki dasar yang jelas. Menurutnya, Papua Barat sepenuhnya merupakan wilayah yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Tindakan para oknum atas klaim di luar kerangka NKRI adalah hal yang tidak terpuji dan tidak memiliki dasar yang jelas," tegasnya.
Baca Juga: Vanuatu Sindir Isu HAM di Papua, Indonesia Berikan Jawaban Tegas: Berhentilah Berfantasi!
Azis menegaskan, keberadaan wilayah Papua Barat sudah sesuai dengan konstitusi Indonesia, nilai-nilai Pancasila dan telah mendapatkan pengakuan dari dunia Internasional.
Ia meyakini, semua masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah bagian dari Indonesia dan saling menghormati, rukun dan hidup berdampingan. Sehingga untuk memahami keberagaman itu, perlu berada di Indonesia tidak bisa asal klaim dari luar negeri.
"Justru seharusnya Benny Wenda memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dalam kerangka Pancasila dan NKRI. Dan bukan atas sponsor kelompok-kelompok asing yang tidak jelas asal usulnya," pungkasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta pemerintah Indonesia tidak menganggap remeh atas klaim kemerdakaan Papua Barat.
Sukamta mengingatkan pemerintah agar Papua tidak berakhir seperti Timor-Timor.
"Jangan anggap remeh perkembangan ini, kita tidak ingin Papua berakhir seperti Timor-Timur. Kasus penembakan dan serangan terhadap aparat serta masyarakat sipil yang masih terus terjadi, menunjukkan situasi di Papua belum stabil," ucapnya.
Menurutnya, perkembangan situasi di Papua tersebut perlu disikapi secara serius oleh pemerintah karena dalam menangani permasalahan Papua yang berlarut-larut, perlu dengan pendekatan yang komprehensif.***
