Network
PRFMNEWS - Perdana Menteri Republik Vanuatu Bob Loughman menyindir Pemerintah Indonesia terkait isu Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua. Sindiran tersebut disampaikan dalam Sidang Umum PBB, Sabtu 26 September 2020.
Diplomat muda yang mewakili Indonesia dalam Sidang Umum PBB, Silvany Austin Pasaribu langsung memberikan jawaban tegas atas sindiran Vanuatu tersebut.
Silvany menegaskan, Vanuatu bukan representasi warga Papua sehingga tak bisa mewakili suara warga Papua.
Baca Juga: Update 28 September 2020, Penambahan Pasien Sembuh di Indonesia Lebih Banyak Dari Positif Corona
“Anda bukanlah representasi dari orang Papua, dan berhentilah berfantasi untuk menjadi salah satunya,” jelasnya seperti dikutip prfmnews.id dari ANTARA, Senin 28 September 2020.
Dalam rekaman video resmi PBB, Silvany menyebut Vanuatu memiliki obsesi yang berlebihan dan tidak sehat tentang bagaimana Indonesia harus bertindak atau memerintah negaranya sendiri.
Pasalnya, hampir setiap tahun dalam Sidang Umum PBB, Vanuatu selalu menyinggung isu dugaan pelanggaran HAM yang dialami warga Papua.
“Indonesia akan membela diri dari segala advokasi separatisme yang disampaikan dengan kedok kepedulian terhadap hak asasi manusia yang artifisial,” kata Silvany.
Baca Juga: Cari Kontak Kapolsek Tegal Selatan, Ganjar Pranowo Ingin Sampaikan Rasa Simpati Atas Pencopotannya
Ia menegaskan bahwa sejak 1945, Papua dan Papua Barat merupakan bagian dari Indonesia yang merupakan keputusan final dan tidak dapat diubah. Hal ini juga telah didukung dengan tegas oleh PBB serta komunitas internasional sejak beberapa dekade lalu.
“Prinsip-prinsip Piagam PBB yang jelas tidak dipahami Vanuatu adalah penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial,” ujar Silvany.
Dalam jawabannya, Silvany juga mempertanyakan Vanuatu yang belum meratifikasi konvensi internasional tentang penghapusan diskriminasi rasial dan menandatangani perjanjian internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya di negara sendiri.
“Kami menyerukan kepada Pemerintah Vanuatu untuk memenuhi tanggung jawab hak asasi manusia Anda kepada rakyat Anda dan dunia. Jadi sebelum Anda melakukannya, mohon simpan khotbah Anda untuk diri Anda sendiri,” ucapnya.
Baca Juga: Wulan Guritno Akhirnya Bisa Bertemu dan Berfoto Bersama Bintang Persib Bandung Febri Hariyadi
Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mengkritik keras pernyataan delegasi Vanuatu terkait masalah (HAM) di Papua yang disampaikan dalam sidang umum PBB. Ia menilai, Vanuatu tidak menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Menurut Azis, pernyataan Perdana Menteri Vanuatu merupakan hal yang sangat tidak pantas, tidak etis, dan tidak menghargai serta menghormati kedaulatan negara lain.
"Dengan terulangnya perilaku Vanuatu, Vanuatu perlu memahami geografi, geopolitik, dan geostrategi Indonesia sebagaimana diatur dalam norma dan hukum hubungan internasional," ucapnya.***
