PRFMNEWS - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus berupaya melakukan evaluasi terhadap program atau kegiatan yang telah dijalankan oleh pemerintah daerah (Pemda) dengan baik.
Salah satu upaya Kemendagri melakukan evaluasi program di semua Pemda adalah dengan adanya kerjasama antara Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) dengan organisasi think tank Koso Nippon.
Diharapkan kerjasama ini dalam memacu penerapan review program di daerah di mana review program merupakan metode baru dalam melakukan evaluasi terhadap program atau kegiatan yang telah dijalankan oleh Pemda.
Dalam evaluasi ini, ada pelibatan masyarakat secara langsung sebagai penerima program. Hasil evaluasinya nanti dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun rencana kerja pemerintah pada tahun selanjutnya.
Baca Juga: Sekjen Kemendagri Dorong Pemprov DKI Jakarta Optimalkan Pengelolaan Urbanisasi
Demikian disampaikan Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Pusat Strategi Kebijakan (Pustrajakan) Kewilayahan, Kependudukan dan Pelayanan Publik (KKPP) BSKDN Faisal Syarif saat mewakili Kepala BSKDN dalam kegiatan Sosialisasi Dukungan Evaluasi Kebijakan di Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Melalui Penerapan Review Program.
"Melalui review program ini, masyarakat diberikan kebebasan untuk berpendapat secara langsung terhadap program atau kegiatan yang telah dilaksanakan. Program ini berfokus untuk meninjau capaian riil program khususnya sejauh mana penerimaan masyarakat dan efektivitas program," ungkap Faisal di The Acacia Hotel, Jakarta, Selasa kemarin.
Faisal mengatakan, penerapan review program sangat membantu pihaknya untuk menemukan berbagai persoalan baru terkait pelaksanaan program pemerintah di lapangan. Dia berharap review program dapat memberikan pengetahuan baru kepada BSKDN dalam hal evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah.
"Ke depannya kami berharap agar program ini (review) dapat diterapkan di seluruh pemerintah daerah, agar seluruh pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi secara mandiri," terangnya.
Baca Juga: Plh Kapuspen Kemendagri Yudia Ramli Dilantik Sebagai Pj Bupati Sumedang
Program Review Program
Sejalan dengan itu, perwakilan dari Koso Nippon, Itada Taki menjelaskan, review program telah dilaksanakan di Kelurahan Guwosari dan Kelurahan Sriharjo di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada 2022 serta Kabupaten Bantul dan Kota Surabaya pada 2023.
"Program review mulanya di Jepang ada untuk memperbaiki sistem administrasi daerah. Saat ini kami coba kenalkan program ini ke daerah-daerah di Indonesia,” ungkap Itada Taki.
Sejalan dengan itu, Direktur Yayasan Nusantara Sejati (YNS) Eka Toba Simanjuntak mengungkapkan, penerapan review program sangat mudah karena tidak membutuhkan biaya yang besar. Selain itu juga dapat dilaksanakan di mana pun baik secara formal maupun nonformal.
Baca Juga: Mendagri Ingatkan Pemda Terus Jaga Inflasi di Tengah Instabilitas Global
“Tidak membutuhkan biaya yang besar dan dapat dilaksanakan di mana saja, misalkan di luar ruangan agar tidak terlalu formal, jadi lebih merakyat,” ungkapnya.
Kendati penerapan review program masih terbatas dan belum menjangkau seluruh daerah di Indonesia, dirinya meyakini review program akan membawa dampak yang baik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. “Walaupun yang kita review belum banyak tapi [terpenting] bagaimana mensosialisasikannya, sehingga semakin banyak pemerintah daerah merasa bahwa program ini bagus untuk dilakukan,” pungkasnya.***