Network
PRFMNEWS - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengoptimalkan pengelolaan urbanisasi. Menurutnya, urbanisasi tidak bisa dilarang karena setiap warga negara Indonesia berhak untuk bepergian ke mana pun yang diinginkan di wilayah Indonesia.
“Oleh karena itu pilihannya mengelola urbanisasi, ini memang pekerjaan berat bagi kita yang bertugas di kota,” terang Suhajar saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DKI Jakarta Tahun 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2045 di Balai Agung Provinsi DKI Jakarta, Selasa 23 April 2024.
Suhajar menyebutkan beberapa negara yang berhasil dalam mengelola urbanisasi salah satunya Cina. Negara tersebut, kata dia, mampu membuat setiap pertumbuhan 1 persen penduduk perkotaan berdampak terhadap peningkatan 3 persen produk domestik bruto (PDB) per kapita.
Dia menegaskan, apabila setiap warga yang berpindah ke Jakarta memiliki produktivitas, maka akan berdampak terhadap peningkatan PDB. Namun, apabila warga tersebut tidak produktif maka akan menjadi beban sosial, sehingga perlu dikelola.
Di lain sisi, Suhajar mengapresiasi kinerja Pemprov DKI Jakarta dalam melaksanakan berbagai kebijakan. “Kawan-kawan bekerja keras bukan hanya untuk Jakarta, tapi juga untuk Republik,” ujarnya.
Lebih lanjut, Suhajar memaparkan kondisi sejumlah indikator pembangunan Provinsi DKI Jakarta pada 2023. Berdasarkan data yang dikantonginya, tingkat kemiskinan DKI Jakarta berada di angka 4,44 persen. Kemudian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada di angka 83,55. Angka IPM ini menempati peringkat pertama tertinggi, jika dibandingkan dengan provinsi yang ada di wilayah Jawa-Bali. IPM DKI Jakarta juga lebih tinggi dibanding IPM nasional sebesar 74,39.
Selain itu, lanjut Suhajar, laju pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta pada tahun 2023 berada di angka 4,96 persen. Kemudian tingkat pengangguran terbuka Provinsi DKI Jakarta pada 2023 berada di angka 6,53 persen. Sementara gini ratio Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 berada di angka 0,431.***
