PRFMNEWS – PSSI dan PT Liga Indonesia Baru (LIB) telah beraudiensi dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali menyampaikan keinginan melanjutkan kompetisi sepakbola Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 2022/2023.
Keinginan agar Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 kembali berlanjut disampaikan usai PT LIB memastikan pihaknya sudah melakukan pembenahan internal dan bertransformasi pasca terjadinya Tragedi Kanjuruhan, Malang, 1 Oktober 2022 lalu.
Direktur Utama (Dirut) PT LIB Ferry Paulus menyatakan, pembenahan internal dan transformasi tersebut dilakukan mengikuti rekomendasi Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan.
Baca Juga: 5 Pemain Andalan Timnas Qatar di Piala Dunia 2022
“Pertama pembenahan internal sudah kita lakukan. Kita juga sudah bertransformasi, salah satunya berinteraksi dengan pemerintah untuk bisa mendapatkan arahan-arahan yang tentunya agar liga terstruktur dengan rapi,” kata Ferry Paulus saat audiensi di Gedung Kemenpora, Jakarta, 18 November 2022.
Dirut PT LIB menambahkan, pihaknya juga akan patuhi petunjuk Kementerian PUPR terkait kelayakan dan keamanan stadion-stadion yang akan digunakan saat kompetisi berlangsung.
Selain itu, Ferry pun memastikan dalam hal jadwal pelaksanaan pertandingan, pihaknya akan mengikuti petunjuk aturan dari kepolisian.
Baca Juga: Luis Milla Kasih Bocoran Jadwal Kompetisi Liga 1 dan 2 Kembali Digelar, Persib Mulai Genjot Latihan
“Saya pikir di dalam pelaksanaan pertandingan dan kompetisi, utama dan yang paling utama yang harus kita kedepankan adalah mengenai security (keamanan),” ucapnya.
Seperti diketahui, kompetisi sepakbola Indonesia akan kembali digulirkan dalam waktu dekat setelah sebelumnya ditunda pascatragedi Kanjuruhan yang menewaskan ratusan korban.
Namun terkait teknis, baik itu waktu maupun sistem penyelenggaraannya masih menunggu hasil rapat koordinasi (rakor) dengan Pemerintah, Polri, dan berbagai stakeholders terkait.
“Ada beberapa tanggal opsi. Tapi, lagi-lagi tentu pintu masuknya menunggu dari hasil rakor. Karena kick off kali ini sangat berkaitan dengan security regulation, kemudian bagaimana keterkaitan dengan pihak-pihak PUPR dan sebagainya. Sehingga memang ini perlu ada pendalaman yang lebih serius dan lebih ketat,” tuturnya.***