PRFMNEWS - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membeberkan lima agenda besar untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Maju dan membangun Indonesia yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Lima agenda besar Jokowi demi wujudkan Indonesia Maju tersebut disampaikan saat pidato kenegaraan sambut HUT ke-77 Kemerdekaan RI pada hari ini, Selasa 16 Agustus 2022 pagi.
Pidato Jokowi tentang lima agenda besar Pemerintah Indonesia ini dibeberkan saat pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR, Sidang Bersama DPR dan DPD RI di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta.
Baca Juga: Daftar Baju Adat Dipakai Presiden Jokowi Saat Pidato Kenegaraan Sambut HUT Kemerdekaan RI 2017-2022
“Saya tegaskan kembali, agenda besar bangsa tidak boleh berhenti. Langkah-langkah besar harus terus dilakukan,” ujar Jokowi saat berpidato.
Lebih lanjut, Presiden menekankan lima agenda besar yang akan dilaksanakan Indonesia.
Pertama, hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam. Jokowi mencontohkan, hilirisasi nikel yang dilakukan telah meningkatkan ekspor besi baja sebesar 18 kali lipat.
Baca Juga: Makna Motif Pucung Rebung Baju Adat Paksian, Dipakai Presiden Jokowi Saat Pidato Kenegaraan
Ekspor besi baja meningkat dari sekitar Rp16 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp306 triliun di tahun 2021.
“Di akhir tahun 2022 ini, kita harapkan sudah bisa mencapai Rp440 triliun. Itu hanya dari nikel. Selain penerimaan pajak, devisa negara juga naik, sehingga kurs rupiah lebih stabil,” ucapnya.
Setelah nikel, lanjutnya, pemerintah juga akan terus mendorong hilirisasi bauksit, tembaga, hingga timah.
Baca Juga: Jokowi Hadiri Sidang Tahunan MPR, Mengenakan Baju Adat Paksian dari Provinsi Bangka Belitung
“Kita harus berani, kita harus membangun ekosistem industri di dalam negeri yang terintegrasi, yang akan mendukung pengembangan ekosistem ekonomi hijau dunia,” katanya.
Kedua, optimalisasi sumber energi bersih dan peningkatan ekonomi hijau. Presiden menyampaikan, persemaian juga rehabilitasi hutan tropis dan hutan mangrove, serta rehabilitasi habitat laut harus terus dilakukan karena akan menjadi potensi besar pada penyerapan karbon.
Presiden pun optimistis energi bersih dari panas matahari, panas bumi, angin, ombak laut, dan energi bio akan menarik industri penghasil produk-produk rendah emisi.
Baca Juga: Luhut Usul Perwira TNI/Polri Bisa Bertugas di Kementerian, Jokowi: Kebutuhannya Belum Mendesak
“Kawasan industri hijau di Kalimantan Utara akan menjadi Green Industrial Park terbesar di dunia. Saya optimistis, kita akan menjadi penghasil produk-produk hijau yang kompetitif di perdagangan internasional,” jelasnya.
Upaya tersebut, kata Presiden, dapat langsung disinergikan dengan program peningkatan produksi pangan dan energi bio.
“Pemanfaatan kekayaan hayati laut secara bijak, akan menjadi kekuatan besar untuk produk pangan, farmasi, dan energi. Demikian pula dengan perkebunan kita, antara lain kelapa sawit, yang telah terbukti menjadi pemasok terbesar CPO dunia,” ujarnya.
Terkait pangan, Presiden menyampaikan pembangunan infrastruktur bendungan dan irigasi telah mendukung peningkatan produktivitas nasional. Dalam tiga tahun terakhir, Indonesia sudah tidak lagi mengimpor beras untuk konsumsi.
“Alhamdulillah, kita baru saja memperoleh penghargaan dari International Rice Research Institute, yang disaksikan oleh FAO, karena kita dinilai mampu mencapai sistem ketahanan pangan dan swasembada beras sejak tahun 2019,” bebernya.
Ketiga, penguatan perlindungan hukum, sosial, politik, dan ekonomi untuk rakyat. Presiden menyampaikan, pemenuhan hak sipil dan praktik demokrasi, hak politik perempuan dan kelompok marjinal harus terus dijamin dan hukum harus ditegakkan seadil-adilnya tanpa pandang bulu.
“Keamanan, ketertiban sosial, dan stabilitas politik adalah kunci. Rasa aman dan rasa keadilan harus dijamin oleh negara, khususnya oleh aparat penegak hukum dan lembaga-lembaga peradilan,” ujarnya.
Secara khusus, Presiden menekankan bahwa pemberantasan korupsi terus menjadi prioritas utama.
“Polri, Kejaksaan, dan KPK terus bergerak. Korupsi besar di Jiwasraya, ASABRI, dan Garuda berhasil dibongkar, dan pembenahan total telah dimulai. Penyelamatan aset negara yang tertunda, seperti kasus BLBI terus dikejar dan sudah menunjukkan hasil,” tuturnya.
“Skor Indeks Persepsi Korupsi dari Transparansi Internasional juga naik dari 37 menjadi 38 di tahun 2021. Indeks Perilaku Anti Korupsi dari BPS juga meningkat, dari 3,88 ke 3,93 di tahun 2022,” sambungnya.
Presiden menambahkan, penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu juga terus menjadi perhatian serius pemerintah. Selain itu, reforma agraria, perhutanan sosial, dan sertifikasi tanah juga harus terus dilanjutkan.
Keempat, melanjutkan digitalisasi ekonomi agar UMKM Indonesia segera naik kelas. Presiden menyampaikan, sampai saat ini sebanyak 19 juta UMKM telah masuk dalam ekosistem digital.
Pemerintah pun menargetkan sebanyak 30 juta UMKM masuk ekosistem digital pada tahun 2024.
“Berbagai bantuan pendanaan murah juga terus dilanjutkan. Penayangan produk UMKM di E-katalog pemerintah juga diharapkan akan menyerap produk UMKM. Di saat yang sama, kewajiban APBN, APBD, dan BUMN-BUMN untuk membeli produk dalam negeri juga akan terus didisiplinkan,” terangnya.
Terakhir, keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Presiden menyampaikan, IKN bukan hanya untuk para ASN, tetapi juga para inovator dan para wirausahawan.
“(IKN) bukan hanya berisi kantor-kantor pemerintah tetapi juga motor penggerak ekonomi baru. Bukan kota biasa tetapi kota rimba dengan pelayanan pendidikan dan kesehatan kelas dunia,” bebernya.***