PRFMNEWS - Presiden Joko Widodo disebut menyetujui keinginan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menarik 56 pegawai KPK tak lolos TWK menjadi ASN di Polri.
Hal ini disampaikan Sigit setelah dirinya berkirim surat kepada Presiden terkait keinginannya tersebut.
Permohonan tersebut mendapat respons positif dari Presiden yang memberikan surat balasan melalui Menteri Sekretaris Negara (Sesneg) yang diterima pada tanggal 27 September 2021.
Baca Juga: Pengamat Sebut TWK Sengaja jadi 'Alat' untuk Pecat 56 Pegawai KPK
"Prinsipnya beliau setuju 56 orang pegawai KPK tersebut untuk menjadi ASN Polri," ujar Sigit dikutip dari ANTARA, Selasa 28 September 2021.
Sigit menjelaskan, sebanyak 56 pegawai KPK itu akan ditarik Polri untuk memperkuat Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Ditpikor) Bareskrim Polri.
Sigit mengungkapkan alasannya merekrut pegawai KPK tidak lolos TWK, karena rekam jejaknya dalam penindakan perkara tindak pidana korupsi.
Baca Juga: Diskusi Komisi Informasi: Siaran Pers Ombudsman Soal TWK KPK Perlu Disikapi Bijak
"Karena Polri melihat terkait dengan rekam jejak dan tentunya pengalaman tipikor tentunya itu sangat bermanfaat untuk memperkuat jajaran organisasi yang saat ini kami kembangkan untuk memperkuat organisasi Polri," jelasnya,
Dalam surat jawaban tersebut, Mensesneg memberikan arahan agar Kapolri berkoordinasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Badan Kepegawaian Negara.
"Oleh karena itu, proses sedang berlangsung dan mekanismenya seperti apa saat ini sedang didiskusikan. Untuk bisa merekrut 56 orang tersebut menjadi ASN Polri," ungkapnya.
Baca Juga: Terungkap! Ombudsman Temukan Pelanggaran di TWK Pegawai KPK, Ini Rinciannya
Sebagai informasi, KPK akan memberhentikan dengan hormat 56 pegawai yang tidak memenuhi syarat dalam TWK per 30 September 2021.
Dari daftar 56 pegawai itu termasuk di dalamnya ada penyidik senior Novel Baswedan, Harun al Rasyid, dan juga Sujanarko.***