Network
BANDUNG,(PRFM) - Demi memperlancar beberapa proyek pembangunan di Kota Bandung, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengajukan bantuan anggaran kepada pemerintah provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar). Anggaran yang diminta Pemkot Bandung kepada Pemprov Jabar sebesar Rp784 miliar.
Wali Kota Bandung Oded M Danial menyebutkan, dana sebesar Rp784 miliar tersebut nantinya akan digunakan untuk penyediaan 17 unit truk konvektor sampah senilai Rp 50 miliar, dana untuk Penerima Bantuan Iuran Jaminan (PBI) sebesar Rp 47 miliar, peningkatan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Rp 34 miliar. Termasuk juga pembanguman rumah susun sederhana sewa sebesar Rp 63 miliar.
"Anggaran itu juga akan kita gunakan untuk membangun RSUD dan penyempurnaan RSKIA," ujar Oded di sela-sela acara Kopdar (Komunikasi Pembangunan Daerah) bersama Gubernur Jawa Barat dan para kepala daerah di Isola Jatiluhur Jalan Waduk Jatiluhur, Kecamatan Jatimekar, Kabupaten Purwakarta, Kamis (13/2/2020).
Menurut Oded, pihaknya tengah berusaha memaksimalkan pembangunan di Kota Bandung. Oleh karenanya membutuhkan biaya yang cukup besar. Sehingga ia berharap, pengajuan Pemkot Bandung ke Pemprov Jabar bisa diterima.
Baca Juga: Emil Harapkan Ada Keadilan Anggaran untuk Jawa Barat
"Kita fokus pada pembangunan layanan dasar. Kita bentuk tim lobi khusus, supaya pintu satu, jelas, aman dan nyaman. Ini Masih awal tahun, kita proses anggaran serinci mungkin agar mudah masih bisa merevisi anggaran," katanya.
Ia mengakui, untuk memperoleh dukungan anggaran perlunya membangun komunikasi dengan anggota DPRD Jawa Barat dan DPR RI. Hal iti agar bantuan bisa berjalan lancar. Sehingga apabila dana kota tidak cukup, maka ada satu pintu lagi.
"Ini masih awal 2020, komunikasi masih kita bangun. Mudah-mudahan upaya peningkatan layanan dasar dan infrastruktur di kota Bandung di tahun 2021 akan lebih luar biasa," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Bappelitbang Kota Bandung, Ahyani Raksanegara menyebutkan, Pemkot Bandung secara umum menyampaikan usulan untuk mendukung pencapaian terutama pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur.
