Network
PRFMNEWS - Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum akan memanggil semua bupati/wali kota se-Jawa Barat, dinas dan instansi terkait untuk mengikuti rapat koordinasi alih fungsi lahan dalam rangka pencegahan sekaligus meminimalisir bencana hidrometeorologis, pada siang ini Kamis 15 Oktober 2020.
Dalam rapat tersebut nantinya akan membahas seputar poin-poin kesepakatan dan kesepahaman bersama untuk menghentikan alih fungsi lahan di kawasan hulu agar tidak terjadi bencana seperti banjir dan longsor di Jawa Barat.
"Hari ini saya rapat seluruh bupati wali kota, atau yang mewakili bisa BPBD dan dinas terkait lalu BBWS, bagian SDA, termasuk Perhutani, jam 1 siang, untuk menentukan langkah-langkah, jadi harus ada kesepakatan kesepahaman," ujar Uu saat On Air di Radio 107,5 PRFM News Channel, Kamis 15 Oktober 2020.
Baca Juga: Wagub Jabar Minta Pemkab Garut Hentikan Alih Fungsi Hutan Jadi Perumahan
Uu mengungkapkan, hasil dari rapat tersebut akan dilaporkan ke Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil agar menjadi acuan untuk membuat kebijakan kedepannya.
Alih fungsi lahan di Jawa Barat khususnya di Kabupaten Garut dinilai sudah memprihatinkan. Contoh nyatanya adalah bencana banjir bandang yang menerjang tiga kecamatan di Garut beberapa hari lalu.
Ia mengatakan, kawasan hulu yang dahulunya merupakan hutan alam, kini sudah berubah fungsi menjadi kawasan pemukiman dan hutan produksi. Alhasil, tanah tidak bisa menyerap air hujan secara maksimal dan akhirnya air langsung turun ke yang dataran lebih rendah.
"Harapannya pasti mengembalikan fungsi semula, sebab kalau dulu kan ketika hujan turun tidak langsung ke bawah karena diserap dulu oleh tanah di atas, tapi karena di atas udah diganti oleh genting, trotoar, jalan setapak, jadi akhirnya tidak terserap, langsung turun ke bawah," pungkasnya.***
