Network
PRFMNEWS - Saat ini muncul adanya aspirasi atau saran perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda. Terkait hal ini, Pengamat Politik dan Ilmu Pemerintahan Universitas Parahyangan (Unpar) Asep Warlan Yusuf menilai usulan ini merupakan hal yang sah-sah saja dan hal ini pun sudah ada aturannya.
"Secara hukum itu sah-sah saja, di dalam Permendagri (Peraturan Menteri dalam Negeri) nomor 30 tahun 2012 tentang penyebutan dan penggantian nama itu diatur sebuah daerah itu bisa ada pergantian nama, jadi secara hukum itu tidak masalah," kata Asep saat on air di Radio PRFM 107.5 News Channel, Rabu 14 Oktober 2020.
Baca Juga: Ini Jadwal Pencairan Kedua BLT Rp600 Ribu Perbulan Bagi Pegawai Begaji di Bawah Rp5 Juta Perbulan
Asep menilai, perubahan nama ini bisa jadi diusulakan karena beberapa alasan. Salah satunya adalah dilandasi dengan kondisi geografis saat ini. Menurutnya, Jawa Barat tidak berada di posisi paling barat Pulau Jawa Barat.
"Kalau lihat dari aspirasi, keinginan, kekhendak yang kuat, itu sah-sah saja karena memang dari sisi misalnya mereka melihat dari sisi geografis itu Jabar itu tidak paling barat pulau Jawa, sebab kalau paling barat pulau Jawa secara geografis itu kan Banten," ungkapnya.
Selain itu, sambung Asep, dengan penamaan Provinsi Sunda maka ada nilai kultur yang melekat.
Baca Juga: ShopeePay Day Digelar 15 Oktober Hadirkan Solusi Belanja Hemat Sambut Shopee 11.11 Big Sale
"Dengan nama Tatar Sunda atau Sunda itu lebih punya nuansa kultural, nuansa nilai historis, punya nuansa kebatinan, filosofisnya mungkin dibangun dari situ sehingga ada motivasi, ada komintemen untuk membangun kebesaran atau keagungan sunda di Jawa Barat itu," tuturnya.
"Yang ketiga, boleh jadi penamaan ini memberikan semacam penguatan terhadap kesatuan kultur, kesatuan nilai," sambungnya.***
