Network
PRFMNEWS - Pada pelaksanaan haji tahun ini, ada beberapa masalah yang dikeluhkan oleh sejumlah jemaah haji seperti masalah transportasi dan juga konsumsi.
Beberapa masalah yang dikeluhkan di antaranya ketersediaan toilet, keterlambatan jemputan untuk keberangkatan menuju Arafah, menuju Muzdalifah maupun dari Muzdalifah menuju Mina.
Lalu masalah lainnya adalah ketersesiaan air dan makanan yang disebut mengalami keterlambatan pengiriman.
Baca Juga: Ketahuan Bawa Air Zamzam, Petugas Bakal Bongkar Koper Jemaah Haji
Bahkkan, belakangan beredar video singkat melalui media sosial terkait prasangka adanya dugaan penyelewengan dana haji oleh Kementerian Agama (Kemnag) yang berimbas pada kondisi-kondisi yang merugikan jamaah.
Wakil Gubernur Jawa Baray Uu Ruzhanul Ulum yang pada pelaksanaan ibadah haji 2023 ini bertugas menjadi Amirull Hajj Jabar dan turut menjadi saksi atas adanya permasalahan tersebut menyatakan bahwa permasalahan seperti antrean menuju toilet ini sejatinya wajar dan patut untuk dimaklumi mengingat jumlah jamaah yang tidak sedikit dalam setiap kali pelaksanaan ibadah haji.
Adapun mengenai ketiadaan air minum dan makanan, Pak Uu mengimbau kepada para pimpinan daerah agar secara khusus menganggarkan dana untuk makan dan minum bagi para jamaahnya sebagai langkah pencegahan apabila terjadi lagi hal serupa di masa mendatang.
Baca Juga: Masyarik Harus Sampaikan Permohonan Maaf Kepada Jemaah Haji Indonesia
Imbauan untuk kepala daerah
“Kepada para bupati dan wali kota untuk memberikan bantuan makan kepada jamaahnya masing-masing di saat pemerintah pusat tidak memberikan makan dua hari (sebelum Arafah) dan 3 hari setelah Arafah. Oleh karena Itu para bupati harus ada bantuan/hibah makan untuk jamaah untuk mengantisipasi itu,” kata pria yang akrab disapa Pak Uu.
Terkait bantuan makan sebagai langkah antisipasi kelaparan bagi para jamaah, pak Uu pun menyampaikan skema pengalokasiannya.
“Yang pertama makan di saat berangkat satu kali, kedua saat pulang dari Mekah satu kali makan, selanjutnya di saat dua hari sebelum Arafah, dan dua hari setelahnya," katanya.
Baca Juga: Sebagian Jemaah Haji Terlantar, DPR: Pemerintah Harus Protes Keras Arab Saudi
Menurut pak Uu skema pengalokasian makan ini bisa dilakukan sebagai bentuk pelayanan, dukungan, dan juga antisipasi menghindari terjaidnya keterlambatan distribusi makanan selama jemaah menjalani setiap rangkaian ibadah, pasalnya dalam pelaksanaan ibadah haji ini mayoritas didominasi oleh jemaah lanjut usia sehingga rawan terjadi kondisi kesehatan tertentu apabila asupan gizi dan makanannya diabaikan.
Pak Uu menyampaikan bahwa pihaknya dari jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) akan melakukan evaluasi terkait permasalahan tersebut setibanya di tanah air.
“Insyaallah saya akan laporkan kepada pak gubernur dan akan dirembukkan untuk evaluasi pelaksanaannya” pungkas pak Uu.***
