Network
BANDUNG,(PRFM) - Ketua Komisi 4 DPRD Jawa Barat Imam Budi Hartono menilai pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tingkat Provinsi Jawa Barat (Jabar) tidak efektif.
Menurutnya hal itu terlihat dari masih ramainya aktivitas masyarakat saat pelaksanaan PSBB.
Selain itu, Imam mengatakan, indikator lain adalah kurva perkembangan Covid-19 di Jawa Barat yang tidak mengalami penurunan.
"PSBB terlihat kurang efektif, kita lihat bagaimana kegiatan masyarakat begitu semarak, seolah tidak seperti ada PSBB. Lalu kurva dari pasien Corona entah itu PDP, ODP, dan positif juga belum melandai," kata Imam saat On Air di Radio PRFM 107.5 News Channel, Rabu (13/5/2020).
Baca Juga: Ada Kelonggaran, Pelni Siap Kembali Angkut Penumpang
Ramainya aktivitas masyarakat kata dia disebabkan lantaran kurangnya sosialisasi PSBB. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar, lebih fokus pada masalah kesehatan dan bantuan sosial (bansos).
"Pemahaman masyarakat tentang apa itu PSBB kelihatannya belum dipahami, harusnya ada pemberian pemahaman supaya masyarakat menjaga diri dan lingkungan terhadap penyebaran Corona," kata legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Kemudian, hal lain yang membuat PSBB ia nilai kurang efektif adalah tidak adanya pemberian sanksi terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran.
"Sanksi yang harus diberikan kepada masyarakat yang melanggar itu kan ga ada. Harusnya pemerintah juga ketika berpikir tentang bansos, masyarakat yang sudah dapat (bansos), semestinya ga harus keluar lagi mencari penghasilan," kata dia.
Baca Juga: Mensos Akui Data Penerima Bantuan Sosial Masih Bermasalah
Dikatakan Imam, manajeman pengelolaan data dan kepemimpinan kurang tegas juga menjadi faktor lain.
Data penerima bansos Pemprov kata dia sangat amburadul. Penyaluran bansos juga dinilai kurang efektif, dan tidak tepat sasaran.
"Kami rapat di dewan, masyarakat yang akan dibantu bansos itu sebanyak 1,9 juta, bahkan naik menjadi 2,5 juta. Tapi di lapangan jauh dari apa yang diharapkan. Contohnya di Depok, rencana akan diberi bantuan 39.000 KK, tapi yang terealisasi baru 2.000-an KK, sangat jauh," katanya.
Imam yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Barat menyampaikan hal yang ia khawatirkan.
"Masalah keuangan daerah, ini kan hanya angka-angka, fisiknya ga jelas apakah ada uangnya? Khawatirnya ga punya uang, cuma rencana saja," kata dia.
Baca Juga: Mulai Juli Tarif Iuran BPJS Kesehatan Kembali Naik, Ini Rinciannya
Lebih lanjut ia mengatakan, dalam penentuan pemberian bansos pihaknya tidak diajak bicara.
DPRD kata dia, hanya diberi tahu bahwa Pemprov akan menyalurkan bansos senilai Rp500 ribu per KK, dengan rincian Rp350 ribu dalam bentuk sembako, dan Rp150 ribu uang tunai. Yang ternyata kata dia, di lapangan banyak terjadi penolakan.
"Dalam menentukan bantuan (bansos) kami tidak diajak bicara, hanya diberi tahu bahwa Rp500 ribu itu udah keputusan gubernur. Kami fraksi PKS mengusulkan kalau ada uangnya Rp500 ribu dalam bentuk uang tunai saja semuanya ditransfer, sehingga tidak ada pembusukan makanan. dan tidak ada celah untuk korupsi," katanya.***
