Network
BANDUNG, (PRFM) – Peneliti Kebijakan Publik Institut Pembangunan Jawa Barat (Injabar) Unpad, Yogi Suprayogi Sugandi menilai ketidaksamaan dalam pendataan warga yang berhak menerima bantuan sosial (bansos) dikarenakan verifikasi data di Indonesia yang terbilang lemah.
Apalagi di Indonesia, pemerintahannya termasuk dalam kategori pemerintahan berjenjang (multilevel). Sehingga proses verifikasi dari RT hingga pemerintah pusat maka membutuhkan waktu yang sangat panjang.
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil sebelumnya mengkritik pemerintah pusat yang masih tidak satu suara soal data penerima bansos. Ia menilai, jika pemerintah tidak memiliki basis data yang kuat dan padu maka ketidaksinkronan antara pemerintah daerah dan pusat bisa disebut wajar.
Baca Juga: Harga Minyak Melonjak, Ditopang Penurunan Produksi dan Rig AS
“Perjenjangan ini selalu bermasalah, karena antisipatoris dari bawah dinaikin ke atas proses verifikasinya agak lemah. Ketika verifikasi lemah, itu pasti berpengaruh pada bantuan sosial,” jelasnya saat on air di Radio PRFM 107,5 News Channel, Sabtu (9/5/2020).
Kendati demikian, menurut Yogi, pemerintah sudah baik dalam memprioritaskan penanganan terhadap pandemi Covid-19. Namun, koordinasi antar lini baik di pusat maupun di daerah menurutnya yang harus dibenahi.
“Saya pikir ini masalah koordinasi antara pusat dan daerah,” ungkapnya.
Baca Juga: Dinas PUPR Sumedang Pangkas Anggaran Hingga 48% Akibat Covid-19
Untuk itu, ia menyarankan pemerintah untuk mencari cara lain agar dampak yang dirasakan masyarakat di tengah pandemi Covid-19 ini bisa berkurang. Salah satunya dengan bekerja sama dengan kalangan akademisi.
