Network
BANDUNG,(PRFM) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) terus berupaya keras menangani penyebaran Covid-19 di Jawa Barat. Berbagai langkah dilakukan mulai dari melakukan rapid test, menginisiasi pembuatan alat rapid test, hingga pembagian bantuan jaring pengaman sosial dan lainnya.
Apa yang dilakukan Pemprov Jabar ternyata mendapat pujian dari United Nations Development Programme (UNDP) atau Badan Program Pembangunan PBB. Untuk itu, UNDP Indonesia mencoba mendokumentasikan upaya Pemprov Jabar untuk selanjutnya menjadi masukan bagi provinsi lain di Indonesia maupun negara lain di Asia.
Baca Juga: Ada Hubungan 'Spesial' Antara Empat Gadis Pembunuh Driver Taksi Online
Dalam paparannya melalui video conference, Gubernur Jabar Ridwan Kamil pun mengapresiasi kepercayaan UNDP Indonesia itu. Namun, Kang Emil --sapaan Ridwan Kamil-- berujar bahwa pihaknya pun masih terus berupaya mencari solusi tepat untuk melawan pandemi ini.
"Seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 ini menjadi isu global, berdampak bagi sektor harian hingga industri. Semua pemimpin di setiap provinsi pun menghadapi tantangan yang sama seperti kami," ucap Kang Emil dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Senin (27/4/2020).
"Kami tidak memiliki teladan (solusi) yang pasti dalam menangani COVID-19. Setiap hari, kami melakukan eksperimen di sana-sini, tapi kami coba menyimpulkan apa yang kami lakukan hingga kini," tuturnya.
Kepada Country Director UNDP Indonesia, Kang Emil memaparkan, terdapat lima kebijakan yang diterapkan Pemda Provinsi Jabar. Pertama, yakni menerapkan pemerintah yang proaktif.
Baca Juga: Empat Orang Gadis Bunuh Driver Taksi Online, Pelaku Utama Masih di Bawah Umur
"Contohnya, Jabar adalah provinsi pertama yang melakukan tes berbasis metode PCR (Polymerase Chain Reaction) ketika saat itu semua (uji) PCR dipusatkan di Jakarta. Jadi kami membeli tes kit dari Korea Selatan, dua minggu setelah kami melakukan itu, pemerintah pusat mengubah aturan menjadi desentralisasi PCR (di daerah)," ucap Kang Emil.
