Network
BANDUNG, (PRFM) - Pengamat Transportasi Muhamad isnaini mengatakan, tata ruang Kota Bandung tidak mempunyai konsep transit oriented development (TOD) atau pengembangan transportasi berorientasi transit. Oleh karena itu, jika ingin mengembangkan sistem angkutan di Metropolitan Bandung Raya, maka tata ruangnya harus disesuaikan.
isnaini mengatakan, tata ruang kota Bandung tidak berorientasi transportasi publik lantaran jarak pemukiman dengan rute exsisting transportasi publiknya jauh.
"Jarak antar orang tinggal dengan rute exsisting transportasi publik itu jauh. Dalam kondisi tata ruang seperti itu, LRT ataupun MRT itu tidak menarik," kata Isnaini ditemui usai acara Focus Group Discussion (FGD) Perumusan Visi Perencanaan Mobilitas Perkotaan (Urban Mobility Plan/UMP) di Kawasan Perkotaan Metropolitan Bandung Raya di Hotel Courtyard by Marriot Bandung, Selasa (25/2/2020).
Baca Juga: Camat Arcamanik Sebut Warga Terkecoh Lantaran Pabrik Narkoba Berlokasi di Kawasan Sepi
Ia menambahkan, dengan tata ruang seperti itu, masyarakat akan lebih memilih transportasi berbasis online daripada konvensional. Apalagi, tarif yang berlaku tidak berbeda jauh.
"Saya punya data, jarak perjalanan orang Bandung rata-rata antara 12-15 KM, tarif angkutan umum sekitar Rp 5-6 ribu, itu murah. Cuma masalahnya, orang tidak bisa akses ke angkot, bus langsung dari rumah, harus naik ojek dulu, jalan kaki. Sangat tidak praktis, daripada gitu mending naik gojek langsung ke tujuan," katanya.
Baca Juga: DPR Minta Seleksi Dirut TVRI Dihentikan Sementara
Lebih lanjut ia menuturkan, angkutan massal akan lebih effisien jika dibangun. Lantaran, angkutan massal adalah sarana yang dipakai secara bersama, efisien investasi, dan efisien bahan bakar.
Namun untuk mewujudkannya, perlu dukungan masyarakat dan dari sisi tata ruang kotanya.
"Harus ada konsolidasi dari sisi tata ruang, dengan pengembangan sistem TOD (transit oriented development)," ungkapnya.
