Network
Baca Juga: Bhayangkara Solo FC Datangkan Striker Naturalisasi Timnas Indonesia
Ia mengungkapkan, vaksinasi untuk pelayanan publik ini dibagi dua sesi, yakni vaksinasi massal dan juga vaksinasi selektif.
“Jadi ada dua sesi, yang pertama sesi massal tingkat kabupaten, yaitu TNI (Tentara Nasional Indonesia) Polri (Kepolisian Republik Indonesia), kemudian tingkat kecamatan, nah kalau tingkat kecamatan berarti ini otomatis semua yang ada di Forkopimcam (Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan) yaitu dari camatnya, dari Polseknya (Kepala Kepolisian Sektor), dari MUI (Majelis Ulama Indonesia)nya itu yang sifatnya massal, yang kedua itu ada sifatnya selektif, apa itu selektif ? yaitu berdasarkan pertama pelayanan publik (atau) instansi yang jelas-jelas memberikan pelayanan publik dalam hal ini instansi milik pemerintah dulu atau BUMN,” ungkap Asep.
“Jadi tidak semua SKPD ini mendapatkan vaksinasi, kita berdasarkan skala prioritas mana dulu yang harus kita berikan dalam tahap ini, nanti tentunya tahap berikutnya selain besok lusa yang akan divaksin akan dilaksanakan vaksinasi pada instansi lain,” imbuhnya.
Baca Juga: Polsek Gedebage Tegaskan Pasar Tumpah dan Aktivitas Masyarakat di Sekitaran GBLA Masih Dilarang
Asep menuturkan, untuk tahap ke dua ini, ada beberapa sasaran yang akan divaksinasi di antaranya pelayanan publik berdasarkan skala prioritas, pedagang pasar berdasarkan zona merah kecamatan, dan tenaga pendidikan atau guru berdasarkan zona merah kecamatan.
Meskipun demikian, Asep mengatakan ketersediaan dosis vaksin yang dimiliki oleh pihaknya menjadi salah satu pertimbangan tersendiri untuk dilakukan mapping (pemetaan) prioritas terlebih dahulu pada vaksinasi tahap kedua ini.
“Tentunya dengan keterbatasan vaksin yang ada, kebutuhan vaksin (tahap 2) kita itu di atas 70.000 lebih, jadi kalau dua putaran 150.000 dosis, sementara yang ada sekarang itu hanya 33.000 dosis jadi baru bisa dilaksankan pada 16.500 orang, berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan mapping berdasarkan skala prioritas.” pungkasnya.***
