BANDUNG, (PRFM) - Anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Jabar M. Jaenudin, menyarankan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar dan para Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Sukabumi untuk duduk bersama dan melakukan diskusi data.
Sebab belum lama ini, bantuan sosial (bansos) dari Pemprov Jabar menjadi polemik usai para Kades di Kabupaten Sukabumi melakukan penolakan.
Penolakan dalam bentuk rekaman video itu dilakukan para Kades di Kabupaten Sukabumi dengan dugaan bahwa bansos dari Pemprov Jabar tidak tepat sasaran.
Baca Juga: Update Penanganan Covid-19 di Indonesia: 1.665 Pasien Dinyatakan Sembuh
“Perlu ada komunikasi dan koordinasi antara Dinas Sosial dengan para Kades, agar tidak terjadi data ganda untuk penyaluran bantuan. Karena selain bantuan Pemprov Jabar, bantuan juga ada yang berasal dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT),” ujar Jaenudin saat On Air di Radio PRFM 107.5 News Channel, Sabtu (2/5/2020).
Agar polemik ini tidak berlarut-larut, Jaenudin mengharapkan pihak Pemprov Jabar, khususnya Dinas Sosial (Dinsos), segera bertemu dengan para Kades di Kabupaten Sukabumi.
“Lakukan diskusi. Data penerima PHK serta BPNT dibuka, agar diketahui mana saja warga yang belum dapat bantuan dan bisa mendapat bansos dari Pemprov Jabar,” imbuhnya.