Network
PRFMNEWS - Demi menghindari terjadinya pemalsuan data kependudukan, Pemerintah kota (Pemkot) Bandung melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandung mulai menerapkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) secara bertahap di Kota Bandung.
Guna mengakselerasi penerapan IKD ini, Disdukcapil Kota Bandung menggelar Forum Komunikasi Publik (FKP) pada Senin 6 Maret 2023 yang turut dihadiri Wali Kota Bandung, Yana Mulyana.
Yana memastikan infrastruktur Kota Bandung siap mendukung penerapan IKD ini. Apalagi tujuan program ini untuk memudahkan masyarakat mendapat layanan publik.
Baca Juga: 25 Persen Penduduk Indonesia Ditargetkan Gunakan IKD di Tahun ini
"Meski tidak wajib, tapi infrastruktur di Kota Bandung relatif lebih siap. Masyarakat Kota Bandung juga sudah terbiasa digitalisasi. Maka ini tentunya akan mempermudah pelayanan," ungkap Yana.
Yana mengungkapkan, IKD bisa menjadi alternatif bagi warga Kota Bandung untuk semakin mudah mengakses pelayanan dan memperoleh bantuan pemerintah.
Sementara itu, Dirjen Dukcapil Kemendagri RI, Erikson P. Manihuruk mengatakan, sementara ini IKD ini bisa diakses menggunakan digital dan manual.
Baca Juga: 25 Persen Penduduk Indonesia Ditargetkan Gunakan IKD di Tahun ini
IKD untuk Kemudahan Akses Layanan Publik
"Prinsipnya ingin memudahkan pelayanan masyarakat. Memang tidak semua masyarakat punya smartphone dan akses internet yang cukup. Tapi saya kira di Kota Bandung sudah lebih siap," ungkapnya.
Erikson memastikan, IKD aman karena verifikasi data dilakukan oleh dinas yang bersangkutan. Disdukcapil juga akan melakukan pelayanan secara jemput bola.
Sedangkan Kepala Disdukcapil Kota Bandung, Tatang Muhtar mengatakan, pelaksanaan sosialisasi dan aktivasi IKD ini dilakukan secara bertahap. Diawali dengan pegawai Ditjendukcapil, pegawai Dukcapil Kabupaten/Kota, ASN Wilayah NKRI, akademisi dan masyarakat umum.
Saat ini, Disdukcapil Kota Bandung telah memfasilitasi pelaksanaan aktivasi identitas kependudukan bagi seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung sejak Februari 2023. Secara bertahap, pihaknya juga menyasar akademisi yang dimulai dari IPDN dan Universitas Islam Bandung.
"Adapun target nasional yang diberikan untuk penerapan IKD adalah sebesar 25 persen dari total jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman dan mendapatkan KTP-el. Di Kota Bandung sendiri target capaian IKD berkisar 465.000 jiwa," tutur Tatang.***
