Network
PRFMNEWS - Aduan mengenai aliran air PDAM Kota Bandung yang tidak lancar beberapa kali sempat diterima Ombudsman Jawa Barat.
Hal ini disampaikan Kepala Keasistenan Penerimaan Verifikasi Laporan Ombudsman Jabar, Fitry Agustine di Kantor Ombudsman Jabar Jalan Kebonwaru Utara, Jumat 17 Februari 2023.
"Saat awal tahun langsung ada aduan mengenai air PDAM di Kota Bandung. Sampai saat ini suda ada tiga aduan. Meski sedikit, tapi kita harus lihat adanya permasalahan yang berulang," kata Fitry.
Baca Juga: Yana Mulyana Bagikan 2.381 KIA pada Siswa 15 Sekolah di Kota Bandung yang Ikut Program Kisanak
Jenis aduannya, berupa air yang mengalir kecil, air berhenti, atau lancar tapi hanya tengah malam. Masyarakat pun harus membeli air literan seperti galon untuk memenuhi kekurangan air.
"Laporan ini masuk dalam kategori reaksi cepat Ombudsman (RCO). Hampir kebanyakan pengaduan yang masuk belum ditindaklanjuti dengan cepat," ungkapnya.
Menanggapi hal ini, Dirut Perumda Tirta Wening, Sonny Salimi memastikan, pihaknya tidak pernah menahan air untuk tidak didistribusikan ke masyarakat.
Baca Juga: Rute Sudah Disepakati, Ridwan Kamil Sebut Proyek MRT Lintas Jawa Barat-Jakarta-Banten Dimulai 2024
"Secara ideal, harusnya suplai air untuk Kota Bandung mencapai 6.000 liter per detik. Saat ini suplai kita baru berkisar 2.200-2.400 liter per detik. Itu pun sangat berpengaruh terhadap cuaca di cekungan Bandung," jelas Sonny.
Jika terdapat kendala aliran, ia mengatakan, warga bisa segera menghubungi PDAM untuk mendapatkan kompensasi.
"Nanti akan kami sediakan mobil tangki air sebagai kompensasi. Kami menghadirkan satu mobil tangki air kapasitas 5.000 liter yang bisa dimanfaat untuk 10-15 individu kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," urai Sonny.
Pun saat masa paceklik atau kondisi insidental, PDAM Kota Bandung biasanya akan menyediakan air gratis dari mobil tangki.
Baca Juga: Ibu Rumah Tangga Tewas Terlindas Truk di Pantura
Sebagai pengolah air di Kota Bandung, PDAM memiliki tugas untuk mendistribusikan air. Hal ini membutuhkan proses yang panjang dan harus diselesaikan secara bertahap.
"Solusinya bisa dengan District Meter Area (DMA). Sebab, kondisi saat ini diakibatkan dari penduduk yang terlalu jauh atau posisi rumah yang lebih tinggi elevasinya akan menjadi pelanggan yang terakhir dapat air," ujar Sonny.
Sonny mengaku tengah memperbaiki sistem distribusi wilayah utara. Itupun dananya sudah mencapai Rp248 miliar dengan alternatif pembiayaan.
Ada ada dua projek besar yang sedang running saat ini, yakni Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Gedebage dan pengaliran air sungai Saguling.
Baca Juga: Ibu Rumah Tangga Tewas Terlindas Truk di Pantura
"SPAM Gedebage sudah kita bangun dari tahun 2018 dan baru selesai 2022. Kapasitas 700 liter per detik untuk blok Gedebage," jelasnya.
"Kedua, kami bekerja sama dengan Perum Jasa Tirta yang mengolah air di cekungan Bandung. Kita sedang membuat studi kelayakan untuk menghadirkan air dari Saguling 3.500 liter per detik. Agar air dari Saguling bisa diairi ke Kota Bandung," tambahnya.
Menurut Sonny, selain cuaca, faktor yang mengakibatkan air tidak mengalir sampai ke rumah masyarakat adalah ketergantungan dengan Indonesia Power.
"Kita sangat tergantung dengan aktivitas Indonesian Power yang memiliki otoritas mengelola Situ Cileunca dan Cipanunjang. Pada saat mereka menghentikan teknis, kami pun artinya harus berhenti. Ketika kita berhenti, suplai kepada masyarakat pun jadi menurun," tuturnya.
Melihat kondisi ini, Sonny berpendapat jika Kota Bandung tidak bisa dikategorikan krisis air. Sebab, volume air saat ini masih bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.
Baca Juga: Diumumkan PUPR, Ini Daftar 11 Jalan Tol Baru Dukung Jalur Mudik Lebaran 2023 di Jawa dan Sumatera
Hanya memang, menurut Sonny untuk menjaga dan menambah jumlah volume air bersih perlu adanya dukungan dari masyarakat.
"Masyarakat juga punya tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sungai-sungai bersih, air tanah kembali banyak," ujarnya.
Selain itu, ia megabarkan, jika tarif untuk tagihan di bulan Maret akan kembali ke tarif Perwal lama tahun 2013 yakni Rp1.000 per 1.000 liter.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Bandung, Dudi Prayudi berpendapat, berkurangnya volume air diakibatkan lokasi yang dulunya kebun, sekarang sudah berubah menjadi bangunan. Hal ini memengaruhi resapan air hujan sebagai suplai air tanah.
Oleh karena itu, ia mengimbau agar masyarakat ikut berperan dalam membuat beberapa inovasi dan solusi.
Baca Juga: Ucapkan Selamat ke Ketum PSSI Baru Erick Thohir, Ridwan Kamil: Sangat Pas
"Setiap bangunan wajib memiliki sumur resapan. Sehingga air hujan bisa ditampung dan meresap untuk menambah volume air tanah," jelas Dudi.
Sedangkan dari pihak Pemerintah Kota Bandung, seperti Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) membuat sumur imbuhan di beberapa tempat.
"Ruang terbuka publik juga bisa dimanfaatkan untuk resapan air. Dengan program-program tersebut kita berharap agar volume air tanah bisa bertambah," tutupnya.***
