Network
PRFMNEWS - Keputusan Pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi terus menuai kritikan. Banyak kalangan menilai, upaya memperjuangkan Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) agar naik kelas, diambang sirna pasca keputusan ini.
Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Bandung, Chairul Yaqin Hidayat mengatakan, kenaikan harga BBM bersubsidi dilakukan karena sudah jadi pilihan terakhir. Meski begitu, Rully, sapaan akrab Chairul memastikan, imbas kenaikan harga BBM tetap rakyat dan pelaku UMKM yang akhirnya jadi korban.
"Seberapa pun hebat membangun narasi alasan kenapa subsidi mau direalokasi, tetap saja yang kalah mah rakyat kecil, imbasnya pun kepada pelaku UMKM yg sedang cari breakeven atau UMKM yg mau naik kelas dan lainnya. Tidak adil," ungkap Rully saat dihubungi, Selasa 6 September 2022.
Baca Juga: BBM Naik, Pengusaha Warteg Upayakan Kenaikan Harga Tak Lebih dari 20 Persen
Pengusaha yang juga politisi Partai Demokrat ini menambahkan, banyak masyarakat yang menilai problematika sesungguhnya dalam kebijakan ini ada di perencanaan pemerintah yang salah.
"Pembangunan proyek-proyek mercusuar yang kiranya bisa ditunda dulu, harusnya bisa dilakukan, sambil menunggu sampai stabil setelah hantaman pandemi," katanya.
"Sebagai tuan rumah G20 nanti, memang kita berharap dapat apresiasi dunia karena Indonesia concern dengan transisi energi terbarukan, tapi sementara kita di applause di forum itu, disisi lain rakyat terbanyak kita sedang menjerit. Menurut saya tidak adil juga buat masyarakat kecil," lanjutnya.
Baca Juga: BBM Naik, Masa Depan Transportasi Umum Suram, Dewan: Segera Evaluasi
Ia berpendapat, bukan perkara boleh atau tidaknya subsidi BBM tersebut dicabut, akan tetapi pasca pandemi Covid-19, apakah benar jadi prioritas.
"Kalau memang sudah mendesak, yang mengalah seharusnya jangan yang sudah dimiliki rakyat. Namun jika sudah keputusannya demikian, saya berharap pemerintah bisa concern dengan sektor UMKM dengan membantu rakyatnya, seperti kemudahan KUR, insentif pajak hingga permodalan," ujarnya.
