Network
PRFMNEWS - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung menilai ada potensi pendapatan yang bisa diraih Pemerintah Kota Bandung dari jembatan penyeberangan orang (JPO).
Bahkan dari JPO, ada potensi pendapatan sekira Rp7,5 miliar yang bisa diraih Pemerintah Kota Bandung.
Untuk itu, DPRD Kota Bandung mendorong Pemerintah Kota Bandung untuk segera memproses serah terima pengelolaan aset JPO di Kota Bandung.
Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung Rizal Khairul mengatakan, pihaknya terus mendorong kepada Pemerintah Kota Bandung dalam hal ini BLUD Angkutan Dinas Perhubungan untuk segera memproses serah terima pengelolaan aset JPO.
Sebab, lanjut Rizal, selain berfungsi sebagai fasilitas pendukung lalu lintas, JPO memiliki nilai dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandung.
Baca Juga: Perang Rusia-Ukraina: Menteri Dalam Negeri Nyatakan Tidak Ada Tempat yang Aman di Ukraina
Hal ini yang menjadi masukan dan juga pengawasan DPRD Kota Bandung kepada Pemkot Bandung. Saat ini pengelolaan JPO ada di bawah tugas Dinas Perhubungan. Para pengembang atau juga penyelenggara seharusnya sudah menyerahkan aset dari JPO ini kepada Pemkot Bandung.
“Perlu diketahui bahwa perizinan JPO dari tahun 2015 sudah pada habis bahkan mungkin 2017 atau 2018. Nah tinggal bagaimana Pemkot. Jadi selain pemanfaatan untuk jembatan penyebrangan orang ini pun bisa dimanfaatkan untuk menambah PAD di Kota Bandung," ungkap Rizal.
Rizal mengatakan, JPO di Kota Bandung memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi terlebih lokasi penempatannya berada di kawasan strategis Kota Bandung. Oleh karena itu, Rizal mengaku akan segera menggelar rapat kerja kembali bersama Dinas Perhubungan agar proses penyerahan aset dari penyelenggara atau pengelola JPO dapat segera dialihkan kepada Pemerintah Kota Bandung.
