Network
"Sebetulnya sangat telat karena ini akan menjadikan potensi PAD Kota Bandung. Padahal dalam perda tersebut sudah mengatur sedemikian rupa agar tidak menjadi loss potensi karena jangankan bertahun-tahun dalam hitungan bulan juga itu sudah loss potensi gitu dan kita mendorong bahkan nanti kita akan tindaklanjuti. Kemarin kita mulai rapat kerja hanya kemarin Dishub Kota Bandung belum terundang, insyaallah pekan ini atau pekan depan kita akan undang rapat kerja lagi," ujar Rizal.
Baca Juga: Marcus Gideon-Kevin Sanjaya Beri Tanggapan Drama Pindah Lapangan di All England
Sementara itu, Kasi Sarana dan Prasarana Transportasi Dinas Perhubungan Kota Bandung, Yadi Haryadi mengaku pihaknya sudah memiliki regulasi yang tertuang pada Peraturan Wali Kota (Perwal) No. 69 tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah.
Bahkan, Dishub Kota Bandung sudah mendata sekira 29 unit JPO di Kota Bandung yang akan segera diserahkan dari pengelola atau pengembang JPO ke Pemerintah Kota Bandung.
"Jadi nanti para pengelola JPO yang selama ini sudah habis masa izinnya aset JPO-nya akan diserahkan ke Pemkot. Kemudian mereka (Pengelola JPO sebelumya) akan melakukan kerja sama dengan kami dan ini izinnya sudah habis sejak tahun 2017 artinya sudah cukup lama dan seharusnya sudah diserahakan ke Pemkot Bandung," papar Yadi.
"Saat ini juga kami sudah melakukan invetarisasi aset JPO yang ada di Kota Bandung, kalau tidak salah jumlahnya itu ada 29 buah dan akan diserahkan ke Pemkot Bandung," ujarnya.
Baca Juga: Ini Sosok Tersangka Terorisme yang Disebut Fadli Zon Pernah Bertemu Jokowi di Istana
Berdasarkan informasi dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bandung menurut Yadi potensi PAD dari sektor mata pajak reklame itu sekira Rp7,5 miliar.
"Infomasi dari Bapenda untuk JPO dan bando sendiri itu menyumbangkan sekira 25 persen dari pajak reklame. Pajak reklame itu kalau tidak salah memperoleh Rp30 miliyar dalam 1 tahun artinya sekira Rp7,5 miliar, jadi nilainya cukup besar," tandas Yadi.***
