Network
PRFMNEWS - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung menyoroti masalah kebocoran air yang kerap terjadi di beberapa titik di wilayah Kota Bandung.
Anggota Komisi C DPRD Kota Bandung, Folmer M. Silalahi mengatakan, menyelesaikan permasalahan kebocoran air perlu tindak lanjut antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Soalnya pada praktik penyelesaian masalah kebocoran air di lapangan, kata Folmer, tidaklah mudah.
Folmer melanjutkan, agar permasalahan kebocoran air di Kota Bandung bisa teratasi, diperlukan kerja sama dan menghindari ego sektoral antar SKPD.
Baca Juga: Reaksi Lugu Ghozali ketika Diminta Bayar Pajak oleh DJP: Ini Pertama Kali di Hidup Saya
"Kebocoran pipa, misal, perlu membongkar jalanan beberapa meter sehingga cost-nya (biayanya) memerlukan tidak sedikit. Jangan sungkan-sungkan dengan SKPD lain, karena untuk menyelesaikan permasalahan dengan sistem koordinasi antar SKPD, sehingga tidak ada ego sektoral," urai Folmer dalam rapat kerja Komisi C bersama Perumda Tirtawening, membahas Evaluasi Program Kerja TA. 2021 dan Rencana Program Kerja Triwulan I dan II TA. 2022, di Ruang Rapat Komisi C, Jumat, 14 Januari 2022.
Selain itu, menurut Folmer, masalah berlarut ini berakibat pada banyaknya keluhan di masyarakat terkait pelanggan air menurun di Kota Bandung dari tahun ke tahun.
"Di RKP 2021, ada capaian kinerja yang turun. Pertama, jumlah pelanggan air minum dari 2020 dibandingkan tahun 2021 penurunan dari 176 ribu jadi 174 ribu. Ini harus dievaluasi kenapa pelanggan air minum menurun. Apa mereka mencari air minum sendiri, dan lain-lain. Ini perlu diantisipasi, karena masyarakat membuat air bor, sehingga potensi air tanah menurun," tutur Folmer.
Anggota Komisi C DPRD Kota Bandung, Asep Mahyudin berharap setiap tahunnya program di setiap SKPD mengalami kenaikan dan lebih baik dari tahun sebelumnya.
Baca Juga: Cara Cek Tiket Vaksin Booster di Pedulilindungi, Lanjut Lakukan Ini Jika Sudah Punya
"Setiap bertemu, masih tetap perencanaan. Orang yang beruntung adalah orang yang lebih baik dari hari kemarin. Jika di 2020 rencana, 2021 harusnya lebih baik. Maka di 2021 terkait rencana, capaian, PAD harusnya lebih baik, 2022 rencana harus juga lebih baik," kata Mahyudin.
Selain kerja sama antarpemerintah, Anggota Komisi C, Nenden Sukaesih, SE., mengatakan kerja sama perlu dilakukan juga antara pemerintah dan masyarakat.
"Air ini penting untuk kita, tapi perlu sosialisasi menjaga lingkungan, oleh masyarakat juga. Jadi tidak hanya pemerintah saja," kata Nenden.
Meski begitu, Anggota Komisi C lainnya, Iman Lestariyono, S.Si., mengatakan rasionalisasi permasalahan perairan di Kota Bandung memang tidak mudah. Namun, pelayanan harus tetap dimaksimalkan.
"Aspirasi dan harapan selalu disampaikan. Namun, rasionalisasi memahami kondisi ini tidak mudah, apalagi mengenai pelayanan. PDAM ini BUMD. Jadi, Perumda yang harus mengedepankan pelayanan," ujarnya.
"Jika Perumda jadi profit oriented (berorientasi keuntungan perusahaan), ini tentu hal lain. Skema yang dikedepankan lebih ke penerima manfaat. Meskipun tetap perlu untuk menunjang pelayanannya" imbuh Iman.***
