Network
Baca Juga: Update Covid-19 Jumat 16 April: Kasus Konfirmasi Bertambah 5.363 Orang, Pasien Sembuh Nambah 5.975
Sorotan dalam LKPJ Wali Kota Bandung ini terutama berkaitan dengan berbagai persoalan yang dihadapi fasilitas layanan kesehatan kesehatan di Kota Bandung selama tahun 2020.
“Berdasarkan data temuan lapangan dan aspirasi laporan yang kami terima, masih banyak persoalan kesehatan yang belum terselesaikan. Maka, kami ingin mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan BLUD Dinkes dalam rangka memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat, termasuk apakah rekomendasi-rekomendasi yang telah kami berikan, namun ternyata, tidak atau belum optimal dilaksanakan oleh Dinkes Kota Bandung," ujarnya.
Ferry pun menyoroti perihal beberapa persoalan, dalam hal kesiapan daya dukung pelayanan kesehatan yang dimiliki oleh ketiga BLUD Dinkes Kota Bandung yaitu, RSUD, RSKGM, dan RSKIA, termasuk Puskesmas.
Baca Juga: Throwback! Ini Catatan Kemenangan Terbesar Persib Bandung Atas PSS, Ada yang Ingat?
Persoalan yang masih dialami publik seharusnya dimasukkan ke dalam LKPJ, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan pencarian solusi bersama demi tercapainya kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.
“Persoalan yang belum ditemukan solusinya tentu berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan, salah satu contohnya adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang hanya meningkatkan 3,3 persen pada tahun 2020 ini yaitu, 84,19 persen, jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang saat itu hanya 80,89 persen. Harusnya bisa jauh lebih tinggi dari itu," ucapnya.
Selain itu, upaya sosialisasi dan edukasi layanan kesehatan kepada masyarakat harus dapat dioptimalkan, terlebih dengan besarnya refocusing alokasi APBD 2020 kepada sektor kesehatan karena kaitannya dengan situasi pandemi Covid-19.
"Dengan refocusing anggaran yang besar kepada sektor kesehatan, maka kaitan dengan peningkatan pelayanan dan kinerja dari Dinkes harus jauh lebih baik dan bahkan menjadi prioritas dalam rangka meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat yang dapat terverifikasi melalui data yang tervalidasi dari setiap komponen OPD Kota Bandung," kata anggota Pansus 1, Rizal Khairul.
***
