Network
PRFMNEWS - Komisi D DPRD Kota Bandung melakukan Rapat Kerja dengan BPJS Kesehatan Cabang Kota Bandung, membahas Program Rencana Kerja tahun 2021, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung, Kamis 18 Februari 2021.
Dengan menerapkan protokol kesehatan, rapat dipimpin oleh Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung Aries Supriyatna, dan diikuti jajaran Komisi D, Iwan Hermawan, Asep Sudrajat, Susi Sulastri, Rini Ayu Susanti, Edi Haryadi, Heri Hermawan dan Agus Salim.
Sementara anggota Komisi D lainnya, yakni Erwin dan Yoel Yosaphat mengikuti rapat secara virtual melalui layanan teleconference.
Baca Juga: Tim SAR Temukan Anak Usia 11 Tahun yang Tenggelam di Waduk Saguling
Selama ini, Komisi D DPRD Kota Bandung masih banyak menerima keluhan warga terkait layanan kesehatan di sejumlah faskes saat menggunakan BPJS.
Wakil Ketua Komisi D Iwan Hermawan masih menemukan keluhan soal stasus pasien BPJS yang seolah dikesampingkan, ketimbang pasien yang membayar langsung ke rumah sakit.
“Bagaimana RS mengahadapi pasien BPJS. Jangan sampai RS memilah-milah pasien dan mengutamakan yang membayar langsung tanpa BPJS,” ujar Iwan.
Pertanyaan warga yang sering diterima anggota dewan juga terkait informasi, tahapan, dan tingkatan jenis layanan saat memanfaatkan BPJS.
“Seringkali kita mendapatkan pertanyaaan khususnya teknis dari masyarakat, misalkan mengenai perkembangan BPJS, obat-obatan yang tidak ter-cover BPJS, rumah sakit yang tidak bekerja sama. Pola komunikasi itu penting supaya masyarakat tercerahkan,” tutur Iwan.
Anggota Komisi D, Edi Haryadi juga menerima keluhan serupa dari warga. Untuk itu dia berharap BPJS dan rumah sakit bisa meningkatkan koordinasi.
Baca Juga: Termasuk Persib, Ini Daftar 20 Tim Peserta Turnamen Pramusim Liga 1
Baca Juga: Korban Tenggelam di Sungai Cigadung Subang Berhasil Ditemukan
“Maka, kami berharap BPJS dengan rumah sakit meningkatkan koordinasi, karena warga membutuhkan pelayanan segera,” ucap0nya.
Sekretaris Komisi D Asep Sudrajat menuturkan, rumah sakit seharusnya bisa berlaku setara pada pasien, sebagai jaminan bagi pasien BPJS. Miskomunikasi ini paling sering diadukan kepada dewan.
“Bagaimana kita memberikan layanan terbaik, khususnya yang telah dibiayai APBD. Ke depan harus ada raker dengan Dinkes, rumah sakit, karena masih ada masyarakat kebingungan terkait dengan aturan BPJS yang disampaikan pihak rumah sakit. Semua harus tabayyun, agar masyarakat tidak menerima informasi terpotong,” katanya.
Ketua Komisi D, Aries Supriyatna mengatakan, Komisi D akan terus bersinergi dengan BPJS untuk mengawal, membantu, dan mewujudkan tagline BPJS Kesehatan, “Dengan Gotong Royong Semua Tertolong”.
Ia berharap misi besar itu bisa betul-betul terwujud di Kota Bandung. Komisi D akan melakukan rapat intensif, mengundang semua pihak terkait seperti dinas kesehatan dan rumah sakit.
Aries menyatakan, Komisi D tengah mewujudkan Sistem Kesehatan Daerah yang menjamin kemudahan layanan kesehatan warga Kota Bandung dan memastikan pelayanan kesehatan warga tidak terkendala.
“Nanti persoalan BPJS merupakan bagian dari Sistem Kesehatan Daerah. Jadi BPJS tidak bergerak sendiri. Jadi semua merupakan rangkaian, dan terintegrasi di dalam sebuah Sistem Kesehatan Daerah. Itu menjadi goal yang akan dicapai bersama,” tuturnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kota Bandung Medianti Ellya menyambut baik tawaran sinergitas dalam menjamin layanan kesehatan warga bersama DPRD Kota Bandung.
“Kita akan selalu berkoordinasi bersama DPRD Kota Bandung dan akan meningkatkan komunikasi agar sosialisasi layanan kesehatan kepada masyarakat agar bisa semakin tepat sasaran,” tuturnya.
Baca Juga: Gempa Terkini Pangandaran 18 Februari 2021 : Kekuatan Magnitudo Capai 3,8 Terasa Sampai Garut
Baca Juga: Polisi di Polsek Astana Anyar Terlibat Kasus Narkoba, Polrestabes Bandung Langsung Gelar Tes Urine
BPJS Kesehatan Kota Bandung juga akan terus melakukan koordinasi dengan RS. Di tengah pandemi ini, kata dia, BPJS Kesehatan Kota Bandung terus memaksimalkan fitur kemudahan layanan lewat aplikasi Mobile JKN, terutama sebagai solusi di tengah pandemi.
Kepada Komisi D DPRD Kota Bandung, ia melaporkan bahwa Pemkot Bandung telah mencapai Cakupan Semesta (Universal Health Coverage/UHC) sejak 1 Januari 2018 dan berkomitmen akan tetap mencapai UHC minimal di 95 persen dengan mekanisme pendaftaran langsung aktif.
UHC Pemkot Bandung per 4 Februari 2021 tercapai di 95,05 persen, atau sebesar 2.367.059 jiwa dari jumlah penduduk Kota Bandung per semester I Tahun 2020 sebanyak 2.490.386 jiwa. Selisih terhadap capaian sebesar 123.327 jiwa yang belum ber-JKN.
Adapun program kerja BPJS Kesehatan Kota Bandung meliputi, Perluasan titik PIPP di RS (BPJS Satu), Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang penyesuaian kontribusi iuran peserta PBPU Kelas 3, dan DIP Elektronik.
Adapula Pengembangan fitur layanan Mobile JKN, Pengembangan layanan Mobile Faskes, Pengembangan layanan peserta secara digital, kemudian Pengembangan pengambilan obat secara iterasi, Pengembangan Manajemen Data dan Informasi, serta Integrasi Sistem Informasi.***
