Network
PRFMNEWS - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) berencana menerapkan kembali kewajiban wisatawan menyertakan hasil rapid test antigen saat berwisata di libur akhir tahun nanti.
Lantas, apakah wisatawan yang akan berwisata ke Kabupaten Bandung juga diwajibkan menyertakan hasil rapis test antigen?
Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Bandung, Yoharman Syamsu mengatakan, pihaknya tidak mewajibkan wisatawan membawa hasil rapid test antigen.
Namun pihaknya menerapkan sistem zona wilayah, dimana kecamatan yang masuk zona merah harus menerapkan protokol kesehatan ketat.
"Memberlakukan rapid test tidak, tapi harus mengikuti protokol kesehatan ketat di zona merah," kata Yoharman saat On Air di Radio PRFM 107.5 News Channel, Jumat 18 Desember 2020.
Baca Juga: KPU Jabar Sebut Salah Satu Paslon Pilbup Pangandaran Layangkan Gugatan ke MK
Baca Juga: Fraksi PKS DPRD Jabar Minta Bansos untuk Warga Terdampak Covid-19 Dilanjutkan Tahun 2021
"Itu kita antisipasi dan kita lakukan dengan semua pengelola wisata yang ada di zona merah," sambungnya.
Dia mengatakan, di kecamatan yang masuk zona hijau, kewajiban tersebut tidak berlaku. Artinya pengunjung boleh saja datang.
"Pengunjung boleh saja datang ke Kabupaten Bandung tapi prioritas zona hijau," katanya.
Disparbud Kabupaten Bandung saat ini gencar menyampaikan informasi mengenai status zona kewaspadaan wilayah.
Disparbud mengacu pada data level kewaspadaan yang dirilis Pemprov Jabar setiap pekan.
Selain itu, pihaknya juga menyiapkan tim dan relawan yang bertugas memantau penerapan protokol kesehatan di tempat wisata saat musim liburan tiba.
"Ada beberapa relawan bekerjasama dengan penggerak pariwisata, kita lakukan pemantauan secara sembunyi," katanya.
Baca Juga: Soal Kewajiban Rapid Tes Antigen, Ketua Fraksi PKS DPRD Jabar: Pemerintah Pusat Harus Tegas
Baca Juga: Odading dan Kopi Dalgona Jadi Pencarian Terpopuler Google Sepanjang 2020
Lebih lanjut dia menuturkan, titik rawan kerumunan pada libur akhir tahun nanti ada di daerah perbatasan.
Untuk menekan potensi kerumunan, pihaknya pun meminta Satgas tingkat kecamatan sampai desa untuk turun ke lapangan.
"Kita koordinasikan langsung dengan Satgas tingkat kecamatan dan desa masing-masing," pungkasnya.***
