Beda Sikap dengan Daerah Lain, Pemkot Bandung Pilih Tak Wajibkan Wisatawan Rapid Tes Antigen

- 18 Desember 2020, 18:29 WIB
Wali Kota Bandung Oded M Danial saat memberikan keterangan dalam konferensi pers di Balai Kota Bandung, Jumat 18 Desember 2020.
Wali Kota Bandung Oded M Danial saat memberikan keterangan dalam konferensi pers di Balai Kota Bandung, Jumat 18 Desember 2020. /Tommy Riyadi/PRFM

PRFMNEWS - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memutuskan untuk tidak mewajibkan wisatawan yang berkunjung ke Kota Bandung melakukan tes cepat antigen.

Hal tersebut diputuskan setelah melakukan rapat dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Wali Kota Bandung, Oded M. Danial mengatakan Pemkot Bandung telah melakukan rapat evaluasi terkait kasus Covid-19 di Kota Bandung.

Menurutnya, Pemkot Bandung akan melakukan pengetatan terhadap tempat-tempat yang berpotensi terjadinya kerumunan.‎

"Kita akan terus melakukan pengetatan dan pengawasan di lapangan," kata Oded di Balai Kota Bandung, Jumat 18 Desember 2020.

Baca Juga: Kota Bandung Masih Zona Merah, Oded: Kami Akan Memperketat Aturan

Baca Juga: Perkenalkan Sembilan Kita, Aplikasi yang Menjawab Kebutuhan Sehari-hari Warga Bandung

Oded mengungkapkan, Pemkot Bandung tidak akan mewajibkan wisatawan yang berkunjung ke Kota Bandung menyertakan hasl tes cepat antigen.

Hal tersebut diputuskan setelah melakukan rapat terbatas evaluasi bersama Forkopimda.

‎"Tadi sudah dibahas panjang lebar kalau pakai rapid tes akan berabe saya kira ya, tadi diputuskan tidak ada surat rapid tes," ungkapnya.‎

"Tadi saya, Kapolres, Dandim, telah berdiskusi, nampaknya kalau kita pakai rapid tes akan khawatir akan terlalu lama menunggu, kalau itu kan harus ada penjagaan, posko-posko kalau enggak posko siapa yang menjaga," lanjutnya.‎‎

‎Oded optimis, kasus Covid-19 di Kota Bandung tidak akan melonjak meski wisatawan yang akan datang ke Kota Bandung tidak wajib menyertakan surat hasil tes cepat antigen.

"Insya Allah mudah-mudahan tidak. Asal kita perketat di sini Insya Allah," pungkasnya.‎

Baca Juga: Kasus Covid-19 di Kota Bandung Didominasi Warga yang Banyak Berkegiatan di Luar Rumah

Baca Juga: Oded Nyatakan Kota Bandung Masih Zona Merah Karena Masih Tingginya Kasus Harian

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Ema Sumarna menjelaskan, keputusan tidak mewajibkan rapid tes antigen, didasari banyak pertimbangan.

Satu di antaranya, agar kebijakan ini tidak membingungkan masyarakat.

Terlebih lagi, lanjut Ema, metode tes Covid-19 seperti ini belum banyak diketahui masyarakat dan tidak diketahui ketersediaan alatnya.

Pemkot Bandung tidak ingin jika keputusannya tentang rapid antigen ini, justru menjadi kontraproduktif manakala alatnya tidak tersedia.

“Tadi pak Wali sudah menjelaskan tentang masalah ini, dan kami menghormati keputusan pak Gubernur tentang rapid antigen. Namun kami mempertimbangkan banyak hal, diluar pembatasan karena kalau dibatasi saya setuju,” jelas Ema di Balaikota.

Alasan lain yang jadi pertimbangan menurut Ema, bisa jadi banyak orang saat ini sudah memesan hotel di Kota Bandung untuk libur Nataru.

Hal ini yang dikhawatirkan mengganggu aktivitas ekonomi yang sudah mulai menggeliat kembali.

“Kalau kita mensyaratkan secara mutlak rapid tes antigen itu, bisa dibayangkan bagaimana aktivitas ekonomi yang mulai kembali menggeliat, bakal terdampak. Yang paling penting bagi kita adalah mereka melakukan protokol kesehatan yang sangat ketat,” jelas Ema.

Baca Juga: Duh! Pevita Pearce Umumkan Dirinya Positif Corona

Baca Juga: Kembangkan Pariwisata, Pemkab Bandung Akan Luncurkan Aplikasi EDUN

Alasan terakhir itu pula, lanjut Ema, yang menjadi pertimbangan akhirnya Satgas Penanganan Covid-19 memilih memperketat pengawasan di lapangan.

Sebab faktanya, kesadaran akan protokol kesehatan belakangan semakin luntur.

“Betul tidak Satgas Covid-19 di semua institusi termasuk fasilitas bisnis dan ekonomi melaksanakan secara maksimal atau tidak (protokol kesehatan ketat)? Nah, inilah yang akan kami pastikan kembali,” tandas Ema.

Meski demikian, Ema pun tidak menampik kemungkinan jika situasi pandemi ini tidak menunjukkan perkembangan yang baik, maka kebijakan rapid antigen yang dimaksud bakal diterapkan.

Menurutnya, hal tersebut sangat bergantung kembali pada tingkat kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan diri.

“Tidak menutup kemungkinan itu (rapid antigen) diterapkan. Tinggal kembali ke masyarakat, apakah mereka masih abai atau tidak dalam protokol kesehatan sendiri,” pungkas Ema.***

Editor: Rian Firmansyah


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x