PRFMNEWS - Pemerintah Kabupaten Bandung menargetkan dalam dua tahun ke depan tidak memerlukan lagi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah.
Bupati Bandung Dadang Supriatna memngaku optimis dalam dua tahun ke depan desa-desa di wilayah Kabupaten Bandung tidak perlu lagi TPA sampah.
Alasannya, kata Dadang Supriatna, terkait dengan keberadaan mesin pengelolaan sampah di TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce Reuse Recycle) di Desa Cangkuang Wetan, Kecamatan Dayeuhkolot yang telah diresmikan.
Baca Juga: Long Weekend, Ratusan Ribu Kendaraan Tinggalkan Jabotabek
Selanjutnya akan ditambah lagi empat mesin pengolah sampah.
"Dengan keberadaan mesin-mesin pengelolaan sampah ini, Insya Allah, dua tahun ke depan tidak usah ada TPA lagi. Dari mesin sampah ini juga menghasilkan ekonomi. Dan saya yakin dari sampah ini, selain lingkungan menjadi bersih dan asri, perekonomian warga juga meningkat," kata Dadang Supriatna belum lama ini.
Terkait permasalahan sampah, menurut Dadang Supriatna, merupakan salah satu sasaran penanganan dari Tim Cekungan Bandung yang dibentuk beberapa waktu lalu oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Baca Juga: Polda Siagakan Ratusan Personel Amankan Kereta Cepat, Termasuk Pencurian Baut
Tim Cekungan Bandung juga dibentuk untuk mengatasi permasalahan transportasi, banjir, dan tata ruang wilayah.
Dalam aspek transportasi, Pemkab Bandung diminta oleh Tim Cekungan Bandung yang Kamis ini menemuinya, agar terjadi proses peralihan alur transportasi di wilayah perbatasan agar lebih cepat, seperti dengan Kota Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung Barat dan Sumedang.
Oleh karena itu, Pemkab Bandung merekomendasikan pembangunan flyover Bojongsoang, Kopo-Sayati, Rancakekek, Cicalengka dan Cikancung.
Baca Juga: Kerja Sama Jabar-Korea Diharapkan Akselerasi Pembangunan
Sementara dalam mengatasi banjir, Pemkab Bandung sudah mengusulkan pembuatan lima danau ke pemerintah pusat dengan sebagian danau telah ada lahannya.
Keberadaan danau tersebut multifungsi di mana selain dapat meminimalisir banjir, bisa menghasilkan air bersih berkolaborasi dengan PDAM untuk membuat Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
"Sedangkan untuk tata ruang, kita terus benahi. Dari mulai RDTR di perbatasan masing-masing kecamatan. RDTR di perbatasan Kabupaten dan Kota Bandung harus disinergikan dan terintegrasi. Misalnya, jika di perbatasan ini, kita membangun perumahan, berarti di Kota Bandung pun perumahan, bukan bangunan lain seperti industri," papar Dadang Supriatna.
Baca Juga: Keren! Salurkan Qurban, DT Peduli Rela Sebrangi Lautan ke Pulau Bertam
Dadang Supriatna pun meminta bantuan Tim Cekungan Bandung agar dapat mewujudkan usulan-usulan tersebut dengan meneruskannya ke DPR RI demi mendorong anggaran melalui APBN.
Kepala Pelaksana Badan Pengelola Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung Tatang Rustandar mengatakan bahwa berdasarkan fakta dan permasalahan di lapangan usulan itu sangat layak untuk ditindaklanjuti.
"Kita respon baik. Namun karena anggaran pemerintah terbatas, maka dibutuhkan sinergi antara pusat, provinsi dan daerah. Apa yang diusulkan oleh Pak Bupati ini semuanya prioritas. Tentunya kami dari Tim Cekungan Bandung bertugas untuk memadukan dan menajamkan semua usulan prioritas Pemkab Bandung. Dan akan kami perjuangkan," tutupnya.***