PRFMNEWS - Bupati Bandung Dadang Supriatna menanggapi isu bahwa dirinya dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas tuduhan menerima gratifikasi dalam proyek Pasar Sehat Banjaran.
Dadang Supriatna diisukan pula dilaporkan bersama dengan Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan yang juga diduga menerima imbalan mobil mewah dari pihak swasta yang mengelola salah satu pasar di Lembang, Kabupaten Bandung Barat.
Atas isu yang beredar terkait pelaporan dirinya ke KPK, Dadang Supriatna secara tegas membantah tuduhan gratifikasi dalam proyek Pasar Sehat Banjaran yang menyebut-nyebut namanya, dan menilai isu ini berkaitan dengan tahun politik.
Baca Juga: Green Energy, KAI Operasikan Sejumlah KA Ramah Lingkungan dan Ganti Bahan Bakar Lokomotif
Menurut Dadang Supriatna, di tahun politik terkadang orang menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan dan mengalahkan lawan.
"Tujuannya untuk mengadu domba agar kita bermusuhan, dan atau sengaja untuk mengacaukan suasana yang sedang kondusif," kata Dadang, dikutip prfmnews.id dari ANTARA.
Menurut Dadang, isu penerimaan gratifikasi proyek Pasar Sehat Banjaran oleh dirinya yang beredar di media massa dan media sosial hingga disebut dilaporkan ke KPK merupakan penggiringan opini.
Baca Juga: Menteri PUPR Instruksikan Tol Cisumdawu Bisa Beroperasional Penuh Juni Nanti
"Kita perlu sangat bijak di era digitalisasi ini. Karena memviralkan berita yang belum jelas kebenarannya, sama seperti halnya menyebar fitnah dan ghibah terhadap hal yang diberitakan, lebih jauh juga menyebarkan berita yang belum jelas muaranya dari mana," ucap Dadang.
Berdasarkan informasi yang tersebar, Dadang Supriatna dilaporkan bersama dengan Hengky Kurniawan atas dugaan menerima imbalan berupa mobil mewah dari pihak swasta yang mengelola salah satu pasar di Lembang.
Laporan terhadap dua pimpinan daerah tersebut dilayangkan oleh Bilal Al Farizi sebagai koordinator Aktivis Pemuda Bandung Raya.
Sebelumnya, Bilal yang mengatasnamakan perwakilan Aktivis Pemuda Bandung Barat juga sempat melaporkan Hengky Kurniawan dengan tuduhan jual beli jabatan ASN Pemkab Bandung Barat beberapa waktu lalu. ***