PRFMNEWS - Sejumlah lembaga survei mulai melansir belasan nama tokoh yang di klaim bakal maju dalam bursa calon Walikota Bandung periode 2024-2029. Satu diantaranya, Indonesian Strategic Institute (Instrat) yang merilis sejumlah nama kandidat bakal calon Walikota.
Menanggapi hal itu, Dosen dan Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati, Jajang Jamaludin menyatakan, sejumlah nama yang muncul dari hasil survei untuk bakal calon Walikota Bandung dinilai masih terlalu prematur.
Terlebih lagi, Jajang melihat nama-nama tersebut belum mencerminkan kondisi saat ini, dan masih tidak berbeda dengan peta Pilwalkot 2018 lalu.
Baca Juga: Cegah Insiden Petugas KPPS Tumbang, KPU Pertimbangkan Batasi Usia Petugas di Pemilu dan Pilkada 2024
"Pemunculan nama-nama cawalkot itu terkesan terlalu dini dan prematur, apalagi hasil analisisnya tidak akurat sekali, karena masih tak banyak berubah dari peta pilwalkot tahun 2018. Seolah hasil pengamatan direktur eksekutif Instrat Ridwansyah Yusuf tidak melihat fakta lapangan dan segala dinamikanya," ungkap Jajang saat dihubungi, Sabtu, 26 Maret 2022.
Pemilihan Kepala Daerah, lanjut Jajang, merupakan momentum politik ketua partai untuk tampil menjadi kandidat kepala daerah yang diusung Partainya.
Sudah barang tentu, setiap partai politik bakal menawarkan "tiket" tersebut kepada ketua partainya, atau kader partainya terlebih dahulu, sebelum membuka peluang kepada kandidat non partai.
Baca Juga: Yana Mulyana Akui Ada Berbagai Keterbatasan Memimpin Bandung dengan Status Plt Wali Kota
"Kalau memunculkan nama-nama diluar parpol itu belum saatnya, karena sepengetahuan saya, partai politik akan memberikan hak istimewa ini yang pertama kepada ketua partai, lalu kader Partai. Setelah itu, peluang non kader pun di buka seiring bangunan koalisi yang disusun," jelas Jajang.
Jajang mencontohkan, Ahmad Nugraha dan Edwin Sendjaya merupakan dua orang kandidat yang juga Ketua Partai PDI-P dan Golkar kota Bandung.
Kemudian nama lain seperti Muhamad Farhan, Andri Rusmana, merupakan kader Partai Nasdem dan PKS.
"Oleh karena itu memposisikan ketua parpol sebagai bursa kandidat calon walikota lebih masuk akal ketimbang nama-nama yang belum jelas partai politik pengusungnya," tandas Jajang.
Baca Juga: Resmi Dikukuhkan, Kepengurusan Kadin Kota Bandung Masa Bakti 2021-2026
Seorang ketua partai, kata Jajang, lebih berpeluang ikut gelanggang pertarungan Pilwalkot, ketimbang kader non Partai, yang di akhir cerita selalu terjadi disharmony antara kandidat dan partai yang mengusungnya.
Jajang pun memberikan koreksi terhadap hasil survei Instrat, menyangkut hasil survei yang mencantumkan nama Fiki Satari, sebagai kandidat bakal calon Walikota dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Dalam referensi Jajang, staf khusus Kementerian Koperasi UMKM tersebut tidak lagi jadi kader PKB, melainkan sudah berpindah Partai.
Baca Juga: Pimpinan DPRD Yakin Kadin Bisa Akselerasikan Kebangkitan Ekonomi di Kota Bandung
"Saya tidak paham juga ya, dari mana itu infonya kalau Fiki Satari di PKB ? Artinya, ini menjadi catatan serius lembaga survei mana pun, bahwa basis data itu harus diperhatikan. Jangan asal comot atau asal tulis saja," kata Jajang.
Perihal ini, Jajang memberikan kembali contoh betapa Ketua Partai jadi orang yang pertama mendapatkan tiket istimewa untuk pilkada. Ia mengatakan, tidak mungkin Ketua PKB kota Bandung mau begitu saja memberikan tiket tersebut kepada orang lain, apalagi bukan kader partainya.
"Saya mengamati, kang Erwin ketua PKB sudah mulai melakukan sosialisasi masif. Entah memang untuk pilwalkot atau kaitannya dia sebagai anggota dewan, saya tidak tahu. Erwin sebagai ketua PKB lebih terkenal secara popularitas, elektabilitasnya pun lebih tinggi, buah hasil kerjanya dengan masyarakat selama ini. Sehingga wajar sekali, raihan suaranya di pileg 2019 yang mencapai hampir 16.000 suara.
Ia juga menyoroti sejumlah kader partai lainnya yang gencar berkegiatan dengan masyarakat seperti Rendiana Awangga Ketua Partai Nasdem Kota Bandung, Tedy Rusmawan Ketua DPRD kota sekaligus kader PKS. Sudah barang tentu hal tersebut sebagai investasi politik mereka menjelang pemilu dan pilwalkot mendatang.
"Nama nama tersebut merupakan kader Partai. Mereka sudah mulai berinvestasi politik di grassroot. Meski pada akhirnya kandidat kepala daerah Partai yang menentukan, namun kerja seperti inilah yang seharusnya dilakukan bakal calon, bukan hanya beradu angka di lembaga survei," pungkas Jajang.***