Network
PRFMNEWS - Hingga saat ini pemerintah masih mencoba mencari jalan tengah untuk para tenaga honorer yang bekerja di instansi pemerintah.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberi arahan bahwa penyelesaian masalah masa depan para tenaga honorer ini harus menempuh solusi jalan tengah yang baik.
“Presiden Jokowi sudah memerintahkan, kita sedang cari solusi jalan tengah. Presiden punya perhatian terhadap penataan tenaga non-ASN. Kita sedang rumuskan agar ada opsi jalan tengah, di mana pelayanan publik tetap berjalan optimal, tidak terlalu menambah beban anggaran, dan sebisa mungkin tidak ada pemberhentian, karena teman-teman non-ASN ini berjasa,” ujar Anas dalam acara Rapat Kerja Nasional APPSI di Balikpapan, Jumat lalu.
Baca Juga: 12.400 Non ASN Kota Bandung Dilindungi BPJS Ketenagakerjaan
Tenaga honorer, kata Anas, telah berjasa dan memiliki kontribusi sesuai dengan perannya dalam proses pelayanan masyarakat dan administrasi pemerintahan.
Dengan melihat hal itu, pemerintah mencari solusi terbaik bagi honorer yang kini jumlahnya 2,3 juta sesuai data dasar di BKN, di mana 1,8 juta di antaranya telah dilengkapi surat pertanggungjawaban mutlak dari masing-masing pejabat pembina kepegawaian.
Bagi Anas, memang ada beberapa tugas yang tidak bisa dikerjakan oleh ASN, namun bisa dikerjakan oleh tenaga non-ASN atau honorer.
“Fakta di lapangan, peran tenaga non-ASN sangat membantu penyelenggaraan pelayanan publik. Kita tidak memungkiri itu,” ujarnya.
