Network
PRFMNEWS - Hingga saat ini pemerintah belum membuka pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 4. Pendaftaran ditunda karena masih melakukan proses evaluasi dan pembenahan pada gelombang sebelumnya.
Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Nining Elitos mengatakan program Kartu Prakerja merupakan program yang tidak tepat sasaran.
Pasalnya hingga memasuki gelombang 4 ini, masih banyak masalah yang terjadi di lapangan. Bahkan ia mengatakan, program ini tidak dibutuhkan oleh rakyat di masa pandemi Covid-19.
"Program Kartu Prakerja yang digagas oleh pemerintah ini justru tidak tepat sasaran, tidak dibutuhkan rakyat," kata Nining saat On Air di Radio PRFM 107.5 News Channel, Selasa 23 Juni 2020.
Baca Juga: Ini Tujuh Relaksasi Pajak yang Diberikan Pemkot Bandung di Masa Pandemi
Ia mengatakan, yang dibutuhkan rakyat saat ini bukanlah pelatihan-pelatihan yang ditawarkan program Kartu Prakerja. Melainkan, persoalan dasar seperti pemenuhan pangan, karena banyak yang tidak bekerja.
"Orang semakin mengikat pinggang kencang-kencang karena tidak ada pendapatan, ini justru diberikan pelatihan, kan ga nyambung. Orang butuh bagaimana bertahan hidup, butuh bagaimana mengkonsumsi pangan sehari-hari, justru dikasih tentang program pelatihan," katanya.
Memang pemerintah memberikan insentif kepada peserta Kartu Prakerja sebesar Rp600 ribu, namun angka tersebut masih kalah besar dibanding biaya pelatihan.
Baca Juga: Lokasi SIM Keliling Kota Bandung Hari ini, Rabu 24 Juni 2020
Seharusnya kata dia, uang negara triliunan yang dianggarkan untuk program Kartu Prakerja itu dialihkan ke program lain semisal untuk peningkatan sektor pertanian, peternakan atau membangun industri baru.
"Kalau memang negara mau meciptakan lapangan kerja, uang begitu besar itu bisa dibangunkan apakah untuk persoalan pertanian, peternakan atau dibangun industri nasional, itu bisa digunakan banyak masyarakat dalam jangka panjang," katanya.
Selain dinilai tidak tepat sasaran, ia mengatakan program Kartu Prakerja juga memperlihatkan ketimpangan antara masyarakat yang melek teknologi dengan masyarakat yang tidak paham teknologi.
Baca Juga: Update Penanganan Kasus Covid-19 di Kota Bandung, 23 Juni 2020
Masyarakat miskin korban PHK yang membutuhkan program ini kata dia kesulitan untuk menjadi peserta, lantaran susahnya mendaftar.
"Tidak banyak masyarakat yang mampu mengakses teknologi, apalagi di daerah. Anggota KASBI korban PHK yang ingin mengakses itu juga tidak mudah, berkali-kali mecoba untuk masuk, tapi tetap tidak bisa," katanya.***
