Network
PRFMNEWS - Wacana penghapusan premium dan pertalite mengemuka setelah Dirut Pertamina menyebut akan mengurangi jumlah produk Bahan Bakar Minyak (BBM) dan menyisakan BBM yang ramah lingkungan saja.
Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad Safrudin menilai kebijakan tersebut merupakan langkah bagus, namun terlambat.
"Suatu kebijakan yang bagus, cuma terlambat," kata pria yang akrab disapa Puput itu saat On Air di Radio PRFM 107.5 News Channel, Kamis (18/6/2020).
Baca Juga: Polres Sula Panggil Warga yang Unggah Guyonan 'Polisi Tidur', Barikade Gus Dur: Gitu Aja Kok Repot
Ia mengatakan terlambat, lantaran premium maupun pertalite harusnya sudah tidak diproduksi di Indonesia.
Pasalnya, kedua produk BBM tersebut sudah tidak sesuai dengan kebutuhan teknologi kendaraan bermotor saat ini.
"Harusnya tidak diproduksi dan dipasarkan karena pertalite produk yang sia-sia, tidak sesuai dengan kebutuhan teknologi kendaraan bermotor saat ini," kata Puput.
Selain premium dan pertalite, produk varian BBM lain yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini adalah solar 48 atau bio solar dan dexlite.
Karena standar kendaraan di Indonesia saat ini mengadopsi Euro 4.
Baca Juga: Seorang Pengendara Motor Meninggal Dunia Usai Terlibat Kecelakaan di Jalan Raya Bandung-Tasik
Pada Oktober 2018, kata dia Indonesia mengadopsi standar kendaran Euro 4, yang artinya standar bahan bakar harus lebih baik dan semakin ketat.
"Kalau sebelumnya kadar blerang, bensin maupun solar boleh 500 ppm (part per milion). Untuk kendaraan Euro 4 kadar blerang maksimum hanya boleh 50 ppm," kata dia.
"Premium 88, pertalite 90, solar 48, dexlite yang kadar blerangnya 500 ppm, itu bahan bakar yang tidak memenuhi standar, baik untuk kendaraan Euro 2 maupun Euro 4," katanya.***
