Network
PRFMNEWS - Pakar Teknologi Informasi Universitas Gadjah Mada (UGM) Ridi Ferdiana mengomentari terkait pembentukan tim respons darurat usai beredarnya kabar data negara diretas oleh Bjorka.
Menurut Ridi, dibanding menindak dan melacak peretas dengan identitas Bjorka, tim respons darurat sebaiknya berfokus mempertebal keamanan data serta menggencarkan edukasi bagi masyarakat dan institusi agar memiliki budaya penyimpanan data secara aman.
"Bjorka saat ini sudah dipastikan menyebarkan data tetapi belum tentu 'hacker'-nya yang bersangkutan. Data yang tersebar umum terjual di deep web," ungkap Ridi dikutip dari ANTARA, Rabu 14 September 2022.
Baca Juga: Mahfud MD Sebut Sosok Bjorka Sudah Teridentifikasi: Dia Tidak Punya Keahlian Sungguh-sungguh
Sebab Ridi menyebut, sistem perlindungan data tidak selamanya mampu menangkal serangan siber tanpa ada pembaruan seiring pesatnya perkembangan teknologi.
Sehingga sistem keamanan siber Indonesia yang saat ini dinilai aman, belum tentu ke depannya akan tetap aman.
"Artinya aman kemarin bukan berarti aman hari ini," imbuhnya.
Baca Juga: Kepala BSSN Anggap Serangan Hacker Bjorka Masih Rendah: Masyarakat Tenang Saja
Tim respons darurat dibentuk saat rapat internal yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan dihadiri Kepala BSSN Hinsa Siburian, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, serta Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 14 September 2022.
Tim tersebut dibentuk merespons peretas Bjorka yang menghebohkan media sosial dengan mengklaim memiliki data rahasia negara. Salah satu contohnya adalah surat menyurat milik Jokowi dan BIN.
