Network
PRFMNEWS - Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menginstruksikan kepada para kepala daerah untuk menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) demi menyelesaikan persoalan dampak dari penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM).
Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat menjawab pertanyaan terkait pengendalian inflasi akibat penyesuaian harga BBM.
Menkeu mengatakan, peran kepala daerah sangat penting mengenai masalah pengendalian inflasi terkait penyesuaian harga BBM di daerah-daerah.
Baca Juga: Presiden Jokowi Menerima Surat Kepercayaan dari 8 Dubes Negara Sahabat
"Seperti yang kemarin Bapak Presiden sampaikan ya mengenai masalah pengendalian inflasi terutama di daerah-daerah di mana peranan dari para gubernur, wali kota, bupati itu menjadi sangat penting, mendeteksi secara dini kemungkinan pergerakan dari harga-harga terutama yang berasal dari pangan, angkutan, dan lain-lain,” kata Menkeu di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa, 13 September 2022, dikutip prfmnews.id dari laman setkab.go.id.
Menkeu menuturkan, bahwa pemda dapat menggunakan dua persen dari komponen anggaran dalam APBD yaitu dana transfer umum yang terdiri atas dana bagi hasil (DBH) dan dana alokasi umum (DAU) untuk meredam kemungkinan potensi kenaikan harga di setiap daerah.
Baca Juga: Tanggapan Jokowi Soal Kebocoran Data Negara di Media Sosial
"Diharapkan dalam minggu-minggu ini pemerintah daerah sigap dalam menggunakan APBD-nya Juga kemarin kan sudah disampaikan oleh Bapak Presiden, Mendagri, mengenai penggunaan Dana Tidak Terduga, itu masih ada sekitar Rp9,5 triliun, kalau yang dana dari transfer umum yaitu DAU dan DBH itu sekitar Rp2,7 triliun,” imbuhnya.
Kemudian Menkeu mengharapkan kepada pemerintah daerah untuk bisa menggunakan anggaran tersebut secara cepat, tepat, dan akuntabel agar dapat menangani potensi dari inflasi kenaikan harga.***
