Perubahan kebijakan DMO plus HET menjadi kebijakan subsidi sdh tepat. Yang salah adalah melepaskan harga minyak goreng ke mekanisme pasar sblm minyak goreng subsidi tersedia sehingga harga melonjak.— Muhammad Said Didu (@msaid_didu) March 17, 2022
Baca Juga: Penuhi Panggilan Terkait Kasus Doni Salmanan, Rizky Febian Bungkam Saat Tiba di Bareskrim
Fenomena ini yang menurut Said Didu bukti nyata Oligarki dalam suatu negara.
Dia tegas katakan jika Oligarki bermain untuk pangan maka minyak goreng saat ini adalah fakta yang nyata.
"Kasus minyak goreng menjadi bukti betapa bahayanya jika pangan dikuasai oleh segelintir orang yg menjadi bagian dari oligarki," ungkap Said Didu.
Karena itulah sebenarnya menurut dia, cara yang aman untuk rakyat Indonesia ialah kehadiran negara dalam urusan pangan.
"Negara harus hadir mengamankan pangan lewat BUMN," sambung Said Didu yang juga mantan Sekretaris Kementerian BUMN.
Menyinggung kehadiran negara, dia juga mempertanyak satu badan negara yang absen dalam masalah minyak goreng.
Badan Urusan Logistik (Bulog) dipertanyakan kehadirannya oleh Said Didu saat minyak goreng tengah bermasalah.