Network
BANDUNG,(PRFM) - DPR RI mulai mendiskusikan kemungkinan adanya pembatasan operasional kendaraan roda 2 di Jalan Nasional. Hal ini mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi V DPR RI dengan pakar dibahas tentang Penyusunan RUU Revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Senin (24/2/2020).
Founder Jakarta Defensive Driving Consulting (JDDC) yang juga Praktisi road safety, Jusri Pulubuhu menilai hal itu merupakan hal yang sangat baik. Hanya saja itu akan menjadi persoalan baru jika sistem tata kelola transportasi massal di Indonesia tidak diperbaiki.
"Dari satu sisi bagus. Tapi dalam kondisi sekarang dimana kita masih punya PR besar dengan public transport yang belum memasuki level ideal," ucap Jusri saat on air di Radio PRFM 107,5 News Channel, Senin (25/2/2020).
Baca Juga: Jabarano Cafe Hadir di Melbourne Australia Sajikan Kopi Asli Jabar
Maka dari itu, Jusri berharap jika pemerintah membenahi dulu transportasi massal di Indonesia sebelum aturan pembatasan kendaraan roda 2 di jalan raya. Sehingga nantinya saat tranportasi massal sudah terkelola dengan baik, maka warga tentu bisa menerima untuk beralih dari kendaraan pribadi ke moda transportasi massal.
Salah satu alasan untuk ada pembatasan operasional kendaraan roda 2 di Jalan Nasional atau jalan raya adalah agar angka kecelakaan lalu lintas menurun. Selain itu, diharapkan kemacetan juga bisa teratasi.
Baca Juga: Imbas Banjir, Beberapa Jadwal KA di Jakarta Alami Gangguan
Namun demikian, Jusri menegaskan, hal itu bisa juga ditekan jika warga tertib berlalulintas. Maka dari itu, dirinya berharap para pengendaran kendaraan di Indonesia untuk jauh lebih tertib dalam berlalu lintas.
"Bagaimana kita meningkatkan kualitas agar perilaku di jalan raya itu semua tertib, dan angka kecelakaan otomatis turun," tegasnya.
