Network
BANDUNG, (PRFM) - Amerika Serikat (AS) menyatakan Indonesia sebagai negara maju dalam perdagangan internasional. Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) resmi mencoret Indonesia dari daftar negara berkembang.
Staff Khusus Menteri Keuangan sekaligus Ahli Perdagangan International dari FEB Unpad, Dr. Titik Anas mengatakan, Indonesia tidak akan memperoleh dampak yang cukup signifikan dari pergantian status ini. Ekspor Indonesia tetap berjalan seperti biasanya, asalkan subsidi terhadap barang-barang ekspor dihentikan.
"Dampaknya maka ekspor dari Indonesia ke AS akan kena dispilin yang baru yaitu untuk berhati-hati supaya tidak dianggap kena subsidi atau dianggap disubsidi oleh Indonesia. Jadi pengumuman ini terbatas atas tindakan yang namanya countervailing duty (CVD) atau tindakan anti subsidi," ujar Titik saat on air di PRFM, Senin (24/2/2020).
Jika Indonesia masih dianggap negara berkembang, lanjut Titik, maka Indonesia tidak akan diinvestigasi soal subsidi nilai ekspornya. Sedangkan jika Indonesia dianggap sebagai negara maju, maka akan diusut kalau nilai thresholdnya satu persen.
"Kalau tidak ada investigasi aman-aman saja. Mereka belum akan berdampak kepada ekspor kita, kalau kita clean tidak ada subsidi," tuturnya.
Baca juga: Ditetapkan Jadi Negara Maju, INDEF Sebut Eksportir Bisa Merugi
Perubahan status dagang internasional ini bisa menjadi pelecut para pelaku ekspor untuk meningkatkan daya saing. Titik menganggap, peningkatan ekspor bisa dilakukan asal Indonesia memproduksi barang-barang yang memang menjadi keahliannya.
"Jadi kalau kita mau meningkatkan ekspor, kita harus meningkatkan daya saing. Caranya adalah kita memproduksi sesuatu yang kita ahli dan produktif sekali. Selain itu lancar transportasinya dari pabrik hingga ke destinasi. Selama itu kita jaga, itu yang akan menjadi andalan kita untuk meningkatkan ekspor di masa yang akan datang," pungkasnya.***
