Network
"Bismillah, terkait rencana pemerintah mengenakan PPN terhadap kebutuhan pokok, ada 2x pukulan setidaknya yang masyarakat rasakan. Pertama daya beli yang menurun karena pandemi, lalu disaat daya beli menurun, harga kebutuhan pokok juga naik karena rencana penerapan PPN ini," tulisnya melalui akin Twitter @MardaniAliSera.
Baca Juga: Soal Alih Status Ezra Walian agar Bisa Bermain untuk Timnas, PSSI: Akan Diproses FIFA
Jika rencana ini terealiasi tambahnya, akan berdampak buruk terhadap perekonomian Indonesia secara umum, terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah.
Menurutnya, lebih dari sepertiga masyarakat Indonesia berpotensi tidak bisa membeli makanan yang bernutrisi karena harga yang mahal.
"Harus diingat, kebutuhan pangan bisa mencapai 56% dari pengeluaran rumah tangga mereka. PPN sembako jelas akan memberatkan bagi golongan tersebut. Kita pun melihat, saat ini kebijakan perpajakan kontraproduktif karena berbagai pajak kalangan menengah banyak dipangkas," tulisnya.
"Seperti kian gencarnya pemerintah menggulirkan kebijakan tax amnesty jilid II dan memberi stimulus konsumsi kepada masyarakat kelas menengah ke atas. Diantaranya relaksasi Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagai intensif konsumsi sektor otomotif," tambahnya.
Baca Juga: Link Streaming Timnas Indonesia vs UEA, Anak Asuh Shin Tae-yong Siap Tampil Habis-Habisan
Jika berpedoman kepada Undang-undang Dasar yang menyebutkan negara harus memelihara fakir miskin ungkap dia, maka kebijakan PPN atas sembako jelas bertolak belakang.
"Jika berpedoman kepada UUD, negara memelihara fakir miskin, maka kebijakan PPN atas sembako jelas bertolak belakang. Sudah selayaknya bisa lebih cerdas dalam menaikkan pendapatan, di antaranya memastikan tiada kebocoran anggaran penanganan Covid, juga transparansi pemanfaatannya," tulisnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, disaat Covid-19 belum terkendali, dampaknya pun buruk. Tidak sedikit masyarakat yang menghadapi ancaman PHK, usaha yang gulung tikar, sampai pemotongan gaji dan insentif.
