Network
PRFMNEWS - Staf Khusus Sri Mulyani angkat suara terkait rencana pemerintah mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk Sembako yang tertuang dalam Revisi UU Nomor 6 Tahun 19983.
Yustinus Prastowo, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis tidak membantah pemerintah akan membebankan pajak pada bahan pokok alias sembako. Ia memaklumi reaksi masyarakat yang kecewa hingga marah dengan kebijakan ini.
Namun Yustinus mengatakan, pemerintah tidak akan membabi buta dalam memungut pajak dari sembako. Menurutnya hal konyol jika pemerintah terlalu tinggi dalam menerapkan pajak sembako karena sama saja bunuh diri dalam pemulihan ekonomi.
Baca Juga: Sudah Tahu Belum? Ini Daftar Sembako yang Bakal Kena Pajak 12 Persen
"Kembali ke awal, nggak ada yg tak butuh uang, apalagi akibat hantaman pandemi. Tapi dipastikan pemerintah tak akan membabi buta. Konyol kalau pemulihan ekonomi yg diperjuangkan mati2an justru dibunuh sendiri," tulis Yustinus dalam cuitan twitternya @prastow, Rabu 9 juni 2021.
Maka dari itu, ia menuturkan saat ini adalah momen yang tepat untuk merancang dan memikirkan bagaimana memulihkan ekonomi pascapnademi. Penerapannya tentu menunggu ekonomi pulih dan bertahap.
Baca Juga: Sisca Kohl Borong Puluhan BTS Meal lalu Dibikin Es Krim, Hah?
"Pemerintah dan DPR memegang ini. Saat ini pun barang hasil pertanian dikenai PPN 1%. Bbrp barang/jasa jg demikian skemanya agar ringan," imbuhnya.
Di sisi lain diakuinya, pemerintah memperkuat perlindungan sosial. Semakin banyak keluarga mendapatkan bansos dan subsidi diarahkan ke masyarakat.
Maka menjadi relevan, misalnya adalah pengeluaran dengan PPN 1 atau 5 persen dengan bansos subsidi yang diterima rumah tangga.
