Network
PRFMNEWS - Pemerintah menerapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro) di 34 provinsi mulai dari tanggal 1 Juni hingga 14 Juni 2021.
Aturan PPKM Mikro untuk periode 1 Juni hingga 14 Juni mendatang, tertuang dalam Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 10 Tahun 2021.
Apa saja aturan yang ditetapkan dalam penerapan PPKM Mikro yang dimulai sejak 1 Juni hingga 14 Juni 2021? Berikut rangkumannya:
1. Tempat kerja/perkantoran dengan menerapkan work from home (WFH) sebesar 50 persen dan work from office (WFO) 50 persen.
2. Kegiatan belajar mengajar secara daring (online) dan tatap muka (offline).
3. Perguruan tinggi dibuka secara bertahap dengan proyek percontohan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
4. Restoran atau makan/minum di tempat dibatasi 50 persen. Layanan pesan antar diperbolehkan sesuai dengan jam operasional restoran dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.
5. Pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mal sampai dengan pukul 21.00 dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.
6. Kapasitas tempat ibadah dibatasi 50 persen dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Kegiatan fasilitas umum diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50 persen yang diatur dengan Perda atau Perkada.
Baca Juga: CEK FAKTA: Bank Mandiri Buka Lowongan Kerja dengan Syarat Utama Wanita Tak Berhijab?
7. Kegiatan seni, sosial, dan budaya yang dapat menimbulkan kerumunan diizinkan dibuka maksimal 25 persen dengan pengetatan protokol kesehatan.
8. Sektor transportasi, kendaraan umum dilakukan pengaturan kapasitas dan jam operasional.
9. Kegiatan konstruksi diizinkan berjalan 100 persen, demikian pula dengan sektor-sektor esensial, seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi, perbankan, dan logistik.
Terdapat penambahan empat provinsi untuk penerapan PPKM Mikro perode 1 Juni hingga 14 Juni 2021, yaitu Gorontalo, Maluku, dan Maluku Utara serta Sulawesi Barat.
Seperti diumumkan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, empat provinsi tersebut mengalami peningkatan kasus aktif Covid-19 pascalebaran.
Dengan demikian, seluruh provinsi di Indonesia wajib menerapkan PPKM Mikro hingga 14 Juni 2021.
Selain Gorontalo, Maluku, dan Maluku Utara, tujuh daerah lain yang mengalami peningkatan kasus aktif adalah Aceh, Sumatra Utara, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Selatan.***
