Antisipasi Masuknya Varian Baru Corona, Pemerintah Tangani Khusus Kepulangan Pekerja Migran Indonesia

- 11 Mei 2021, 09:29 WIB
Menko Perekonomian yang juga ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) Airlangga Hartarto saat memberikan keterangan hasil rata di Istana Kepresidenan, Jakarta, hari ini, Rabu 3 Februari 2021. Dalam ratas tadi, Airlangga menyebutkan jika Presiden meminta penanganan covid-19 dilakukan dengan pendekatan berbasis mikro.
Menko Perekonomian yang juga ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) Airlangga Hartarto saat memberikan keterangan hasil rata di Istana Kepresidenan, Jakarta, hari ini, Rabu 3 Februari 2021. Dalam ratas tadi, Airlangga menyebutkan jika Presiden meminta penanganan covid-19 dilakukan dengan pendekatan berbasis mikro. /Tangkapan Layar Youtube Setpres

Baca Juga: Bocoran Preman Pensiun 5 yang Tayang Rabu 12 Mei 2021, Episode Terakhir PP 5, Kang Mus Pulang Kampung

Terkait pelaksanaan kebijakan peniadaan mudik, disampaikan Airlangga, penyekatan untuk pengetatan mobilitas yang dilakukan oleh Kepolisian di 381 lokasi, ditambah pengetatan wilayah oleh beberapa provinsi untuk mobilitas antar kabupaten/kota, terpantau efektif menekan jumlah masyarakat yang akan mudik.

“Untuk operasi kendaraan atau Operasi Ketupat, jumlah yang diperiksa kendaraannya adalah 113.694, yang diputarbalikkan 41.097 (kendaraan), dan pelanggaran travel gelap adalah 346 kendaraan,” ujarnya.

Pada masa peniadaan mudik yang berlangsung hingga tanggal 17 Mei tersebut, tidak diperlukan surat bebas Covid-19 dan surat izin untuk perjalanan orang di wilayah aglomerasi.

“Kembali ditegaskan bahwa untuk antarwilayah aglomerasi tidak memerlukan surat izin perjalanan,” ujarnya.

Baca Juga: H-2 Jelang Lebaran, Harga Daging Ayam Capai Rp45.000 per Kg, Berikut Update Harga Kepokmas Lainnya di Jabar

Terkait operasional objek wisata, Airlangga menegaskan bahwa sesuai dengan aturan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro), tempat-tempat wisata di daerah zona merah dan oranye dilarang untuk beroperasi.

Sementara untuk zona lainnya diizinkan dengan pembatasan kapasitas dan penerapan prokes yang ketat.

“Jadi ini sudah regulasi daripada PPKM Mikro ini adalah maksimum 50 persen dan prokes ketat (untuk zona hijau dan zona kuning). Untuk zona merah dan zona oranye dilarang. Jadi PPKM Mikro sudah mengatur terkait dengan tempat umum,” tandasnya.***

Halaman:

Editor: Rian Firmansyah

Sumber: setkab


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x