Titik tolaknya adalah pada perubahan atau penyesuaian kebijakan pembangunan dan pengembangan infrastruktur manajemen talenta ASN, yang didasarkan pada kondisi sistem dan SDM saat ini.
Kedua, transformasi birokrasi digital dan manajemen ASN New Normal.
Pelaksanaannya, ungkap Teguh, dilakukan melalui otomatisasi dan flexible working arrangement untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
Untuk itu, kata Teguh, Kemendagri turut mendukung program prioritas dari Presiden dan mendorong langkah penyederhanaan birokrasi dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah.
Sesuai arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, lanjut Teguh, pejabat kehumasan di seluruh komponen lingkup Kemendagri harus menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.
Humas diminta untuk menyampaikan kepada masyarakat apa yang telah dilakukan pemerintah.
“(Agar) apa-apa yang sudah kita (pemerintah) lakukan itu bisa dipahami, kemudian diketahui oleh masyarakat,” ungkap Teguh.
Berikutnya, Teguh menjelaskan, tugas Humas bukan sekadar membangun citra lembaga, tetapi juga menimbulkan peran serta masyarakat dan stakeholder dalam proses pemerintahan dan pembangunan.
“Ini tentu menjadi hal yang sangat penting bagi kita semua,” imbuh Teguh.