Network
PRFMNEWS - Kebiasaan pemerintah yang kerap melakukan impor sejumlah komoditas, terutama produk pertanian kembali dipertanyakan.
Kali ini pertanyaan itu dilontarkan Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Slamet.
Slamet menyebut, kebiasaan impor merepresentasikan ketidakberpihakan negara kepada petani dalam negeri. Bahkan menurutnya, bukan hal yang tidak mungkin dalam beberapa waktu ke depan petani pun akan didatangkan dari luar negeri.
“Kalau hari ini kita tidak peduli dengan petani dengan mengimpor produk pertanian, maka bukan tidak mungkin tiga tahun ke depan petaninya yang diimpor,” kata Slamet dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Kementerian Pertanian, Senin 15 Maret 2021.
Baca Juga: Jadwal Tayang, Sinopsis dan Link Streaming Ikatan Cinta RCTI Hari Ini Selasa 16 Maret 2021
Baca Juga: Komisi IX DPR Desak Menkes Siapkan Sistem Satu Data Vaksinasi
Protes Slamet tersebut bukan tanpa alasan. Sebab, pemerintah saat ini tengah berencana mengimpor beras sebanyak 1 juta ton.
Padahal di sisi lain, pemerintah pun telah memulai proyek Food Estate dengan luas 165 ribu hektar di berbagai lokasi.
“Artinya pemerintah bisa memberi tambahan hasil panen di luar hasil panen petani biasanya dengan Food Estate ini. Lalu untuk apa lagi impor?,” tegas Slamet.
Di sisi yang lain, Slamet juga mempertanyakan kesulitan apa yang dihadapi pemerintah dalam membentuk Badan Pangan Nasional.
Baca Juga: Anton Medan Meninggal Dunia di Usia ke-63 Siang Tadi
Baca Juga: Berlatih di Bandung, Irfan Jaya Akui Sudah Beradaptasi dengan PS Sleman
Pasalnya, lembaga tersebut merupakan amanat undang-undang yang seharusnya dibentuk untuk mengatasi masalah pangan dalam negeri.
“Karena masalah pangan kita berawal dari tidak adanya sinkronisasi antar lembaga. Sehingga Badan Pangan Nasional ini akan mengintegrasi itu semua. Termasuk soal impor yang terkadang akar masalahnya berasal dari tidak adanya kesesuaian data antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian,” jelasnya.***
